Suara.com - PDI Perjuangan tampak mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, Presiden Jokowi membutuhkan menteri yang loyal dan solid. Karena itu ia menilai pernyataan Presiden Jokowi mengenai kemungkinan reshuffle sangat bagus.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," lanjutnya.
Hasto mengatakan bahwa menteri yang loyal dan solid tentu sangat berdampak positif pada pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, keberadaan menteri tersebut bisa membuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai banyak prestasi tinggi demi kesejahteraan rakyat.
"Terutama, mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat," kata Hasto.
Walau begitu, pada akhirnya, Hasto menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa (berlawanan) dari visi dan misi presiden," tegas Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat ditanya mengenai rencana reshuffle kabinet. Hal tersebut dijawab Jokowi setelah Deklarasi Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem.
Baca Juga: PUPR Akan Jadikan Semua Stadion Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 Nyaman dan Aman untuk Gelar Pertandingan
Presiden menyatakan bahwa rencana tersebut tentu ada. Walau begitu, Jokowi enggan memberitahu kapan pastinya reshuffle akan dilakukan.
"Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaannya nanti diputuskan,” ujar Jokowi seusai meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Adapun sejumlah relawan Presiden Jokowi telah meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai NasDem diganti. Ini buntut manuver Partai NasDem yang telah mendeklarasikan capres 2024.
Mengenai itu, Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan komitmen Partai NasDem sejak awal sebagai partai pengusung Jokowi selama dua periode.
Johnny menyatakan bahwa NasDem akan terus bersama Jokowi sampai selesai masa jabatan sang presiden berakhir, demi menyelesaikan pemerintahan dengan baik.
Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan nasional, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa NasDem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Dukung Reshuffle, Sekjen PDIP: Pak Jokowi Perlu Menteri yang Loyal dan Solid
-
PUPR Akan Jadikan Semua Stadion Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 Nyaman dan Aman untuk Gelar Pertandingan
-
Shin Tae-yong Siap Mundur Andai Iwan Bule Lengser, Jokowi: Jangan ke Mana-mana Dulu
-
Elektabilitas Ganjar Jauh Ungguli Puan, Sekjen PDIP Hasto: Elektoral Bukan Pertimbangan Utama
-
Jokowi Sebut 8,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Imbas Kenaikan Harga BBM
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
-
iQOO 15 Resmi Meluncur di Indonesia: HP Flagship Monster Pertama dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
Terkini
-
Pemprov Jakarta Kejar Pasokan Air Bersih di Muara Angke, Pramono: 2026 Kalau Bisa di Atas 85 Persen
-
Beda Status Bencana Nasional dan Daerah: Mengapa Banjir Sumatera Belum Ditetapkan?
-
Viral Beras Untuk Korban Banjir di Sumatra Rusak Akibat Dilempar dari Helikopter, Ini Kata Mensos
-
Buntut Paksa Napi Muslim Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Resmi Dicopot!
-
Pengamanan Super Ketat: 2.029 Personel Kawal Agenda Delegasi Tinggi Tiongkok di Jakarta
-
Aiman di Media Sustainability Forum 2025: Manusia Harus Jadi Dirigen, Biarkan AI yang Bermain Musik
-
7 Fakta Reuni Akbar 212 di Monas, Isu Palestina Menggema Hingga Dihadiri Gubernur
-
KAI Daop 1 Jakarta Sediakan Angkutan Motor Gratis untuk Libur Nataru, Cek Syarat dan Rutenya
-
5 Pengakuan Kunci Ridwan Kamil Usai 6 Jam Diperiksa KPK Soal Kasus BJB
-
Bahas Bencana Sumatera di DPR, Menteri LH Siapkan Langkah Hukum Tegas: Tak Ada Dispensasi