Suara.com - Sejumlah warga Ibu Kota berbondong-bondong datang ke Pendopo Balai Kota Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan usai layanan pengaduan dibuka kembali oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Warga yang datang ke Balai Kota Jakarta mengadukan berbagai macam masalah, mulai dari pungutan liar ratusan juta hingga masalah tanah.
Martina Gunawan, warga Bambu Apus mengadukan bahwa dirinya dimintai uang dan merasa diperlakukan tidak profesional.
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan aduannya, ia mengaku diminta uang dengan variasi yang berbeda-beda, mulai dari Rp150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Menurutnya, permintaan uang itu diklaim untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau, tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.
Ia pun menyambut baik dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota Jakarta itu setelah dihentikan pada 2017-2022 karena lebih dekat dan bisa membawa serta dokumen pendukung.
Baca Juga: Beri Sinyal Lanjutkan Sumur Resapan Era Anies, Heru Budi Hartono: Bisa Dimanfaatkan
"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apa pun, karena DKI Jakarta milik warga, milik semua," ucapnya.
Persoalan dugaan pungutan liar juga diadukan warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tommy.
Ia mengadukan soal permintaan uang sebesar Rp1.500.000 untuk calon Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara.
Pria tersebut mempertanyakan aturan terkait munculnya pungutan bagi calon ketua RT.
Sementara itu, pengaduan lain terkait banjir disampaikan warga Pulo Raya, Petogogan, Jakarta Selatan, Retno.
Ia mengadukan soal banjir yang melanda rumahnya yang selama tujuh tahun sejak 2013 hingga awal 2020 tidak pernah kena banjir.
Berita Terkait
-
Beri Sinyal Lanjutkan Sumur Resapan Era Anies, Heru Budi Hartono: Bisa Dimanfaatkan
-
Cerita Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Hampir Duet Bareng Ahok di Pilkada 2017
-
Ketua DPRD DKI Jakarta: Sumur Resapan Program yang Baik, Cuma Salah Penempatannya
-
Heru Budi Hartono Beri Sinyal Tak Lanjutkan TGUPP Seperti Anies, Pilih Perkuat Dinas yang Ada
-
Rapat Paripurna Perdana Sebagai PJ Gubernur DKI Gantikan Anies, Heru Budi Malah Datang Telat
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama