Plot Twist! Anies Dinilai Paling Cocok Duet dengan Menteri Kepercayaan Jokowi Ini

Suara.com - Nama Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres 2024 pertama yang diusung oleh sebuah partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai capres mereka di Pemilu 2024.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Anies sendiri telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin ibu kota Indonesia pada 16 Oktober 2022. Tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah diambil alih oleh Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta.

Kini, nama-nama tokoh yang berpotensi menjadi pendamping Anies sebagai calon wakil presiden atau cawapres 2024 pun mulai bermunculan. 

Nama-nama itu seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bahkan, ada nama yang cukup mengejutkan yang dinilai cocok menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Sosok ini ialah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Nama sosok "Opung Luhut" sendiri disinggung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali. Ia sendiri mengatakan jika penentuan cawapres sepenuhnya akan diserahkan kepada Anies selaku bakal capres Partai NasDem.

Walau begitu, secara pribadi, Ali mengaku dirinya lebih mendukung jika Luhut bisa menjadi cawapres Anies. Menurutnya, menteri kepercayaan Presiden Jokowi itu memiliki kemampuan, karakter dan jejaring yang kuat.

Semua itu, dinilai Ali, bisa membuat sosok Luhut menjadi pelengkap Anies sebagai pemimpin Indonesia. 

Namun sekali lagi, Ali mengatakan keputusan cawapres ada di tangan Anies. Selain itu, pembahasan mengenai pasangan capres dan cawapres juga masih perlu dibahas bersama calon partai politik koalisi.

Baca Juga: Klaim Anies Sukses Atasi Macet di Jakarta, NasDem: Bukan Sulap Bangun Candi Prambanan

Partai NasDem sejauh ini telah mulai melakukan manuver politik. Salah satunya dengan menjajaki Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).