Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022) sore. Kedatangan Ganjar ini diyakini untuk memenuhi undangan klarifikasi diduga karena buntut ucapan siap nyapres demi bangsa dan negara.
Berdasarkan pantauan Suara.com, Ganjar tampak datang pukul 16.00 WIB dengan menggunakan mobil toyota berwarna hitam. Ia tampak mengenakan pakaian khas partai dengan lambang banteng di dada.
Setibanya di lobby Kantor DPP PDIP, Ganjar langsung menyapa awak media yang meliput dengan gestur lambaian tangan dan melempar senyuman.
Setelahnya, Ganjar langsung bergegas masuk ke Kantor DPP PDIP untuk memenuhi undangan klarifikasi yang sudah tersebar di kalangan awak media sebelumnya.
Terlihat dari video yang diterima Suara.com, Ganjar disambut di dalam sebuah ruangan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun.
Adapun pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup. Awak media hanya diperkenankan menunggu di lobby Kantor DPP PDIP sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
Ganjar Dipanggil
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemanggilan itu bertujuan meminta klarifikasi atas ucapan Ganjar yang mengaku siap maju menjadi calon presiden 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sejauh ini PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum memutuskan merekomendasikan figur siapa pun menjadi capres.
Baca Juga: Relawan Ganjarist: Semakin Ditekan PDIP, Elektabilitas Ganjar Pranowo Semakin Besar
"Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega. Ya kami tunggu saja momentumnya Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto di GBK Arena, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).
Pemanggilan untuk klarifikasi juga bakal dilakukan terhadap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang mendukung Ganjar untuk nyapres.
"Ya kami akan lakukan klarifikasi. Kami akan undang juga Pak Rudy karena disiplin partai harus ditegakkan," kata Hasto.
Hasto berujar bahwa keduanya akan diminta klarifikasi lewat Badan Kehormatan DPP PDIP yang dipimpian Komarudin Watubun.
"Karena Pak Komaruddin Watubun pun sedang ada di Papua, begitu beliau kembali ke Jakarta ya mereka-meraka yang tidak berdisiplin itu akan dilakukan klarifikasi oleh Badan Kehormatan partai," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Berseragam Partai Warna Merah, Ganjar Tiba di Kantor DPP PDIP untuk Klarifikasi Nyapres
-
Tiba di Kantor DPP PDIP, Ganjar Pranowo Siap Klarifikasi Soal Capres
-
Relawan Ganjarist Bingung Ganjar Dipanggil PDIP Terkait Kesiapannya Nyapres
-
Relawan Ganjarist: Semakin Ditekan PDIP, Elektabilitas Ganjar Pranowo Semakin Besar
-
Tiga Strategi Jitu Disiapkan Ganjar Pranowo untuk Pemprov Jawa Tengah Hadapi Krisis Pangan 2023
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO