Suara.com - Rencana koalisi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tak kunjung terwujud.
Mereka tak juga mencapai kata mufakat walaupun penjajakan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Juru bicara PKS Muhamad Kholid berkata "kami sepakat dengan Demokrat. Kita tuntaskan dulu beberapa pekerjaan rumah di tim kecil yang belum clear."
Selain membahas rencana koalisi, tim kecil juga membicarakan siapa calon wakil presiden yang bisa diterima semua kalangan untuk mendampingi Anies Baswedan -- yang sudah diusung Partai Nasional Demokrat.
Kholid mengakui adanya perbedaan pandangan antara ketiga partai.
Partai Nasional Demokrat menginginkan calon wakil presiden diambil dari luar koalisi atau non partai, sementara PKS dan Partai Demokrat berharap kader mereka diusung.
"Kami punya pandangan yang berbeda. Kami justru memandang internal koalisi harus diprioritaskan tanpa menutup calon dari luar atau non partai," kata Kholid.
Dengan adanya perbedaan pandangan semacam itu, menurut Kholid, menunjukkan bahwa fondasi koalisi harus diperkuat terlebih dahulu sebelum mencapai kata sepakat.
"Jadi fondasi koalisi harus kuat dulu sebelum deklarasi. Kesepahaman antara PKS, Nasdem, dan Demokrat harus ketemu. Terbangun mutual trust and respect," kata Kholid.
Tak ingin berandai-andai
Partai Demokrat terkesan getol menyodorkan ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono, mereka menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.
Bahkan, AHY beberapa waktu lalu mengunjungi rumah Anies Baswedan. Dia juga mengundang Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh untuk makan siang di Jakarta.
AHY mengatakan tidak ingin berandai-andai Anies akan memilih cawapres dari luar koalisi atau non partai.
"Janganlah, kita jangan bicara ke sana dulu. Sekali lagi kita ingin meyakinkan semuanya semakin menyatu begitu ya, pada saatnya akan dibahas secara lebih khusus lagi," kata AHY di Wisma Nusantara, Rabu (26/10/2022).
AHY akan menghormati keputusan Anies Baswedan terkait siapa cawapres.
Berita Terkait
-
Daftar Karya Ahmad Bahar: Pernah Tulis Buku Jokowi, Gibran Hingga Anies Baswedan
-
Anies Baswedan ke Wisudawan UGM: Lulusan di Masa Sulit, Cari Kerja Sedang Menantang
-
Anies Baswedan Soroti Dampak AI pada Remaja: Tantangan Besar Buat Orang Tua dan Guru
-
Usai Temui JK, Anies Baswedan Beri Komentar Santai Terkait Putusan MK Soal IKN
-
PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Jembatan dan Sekolah Masih Jadi PR, Muzakir Manaf Buka-bukaan Soal Kondisi Terkini Aceh Pascabencana
-
Tangis Penyesalan Noel di Sidang Korupsi K3: Saya Seharusnya Lebih Hati-hati
-
Perempuan Menjaga Pangan dan Alam, Mengapa Justru Paling Rentan terhadap Krisis Iklim?
-
Angka Kecurangan Capai 99 Persen, Ada Apa dengan Fakultas Kedokteran di SNBT 2026?
-
Ironi Awak Kapal Perikanan: Banting Tulang di Tengah Laut, Pulang Malah Nombok Utang ke Majikan
-
Biadab! Sambil Hujan-hujanan, Pria Mabuk di Tangsel Cabuli Bocah Saat Main Petak Umpet
-
Vivace E Menjawab Kebutuhan Rumah Modern yang Estetik, Aman, dan Ramah Anak
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan