Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengatur pertemuan Ahmad Heryawan dengan Anies Baswedan. Pertemuan itu menyusul nama mantan gubernur Jawa Barat tersebut yang diusulkan menjadi calon wakil presiden, mendampingi Anies.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengaku pihaknya memang suah merencanakan pertemuan Aher dan Anies. Tetapi untuk waktu dan bagaimana respons dari keduanya, Pipin belum menyampaikan.
"Sudah kami rencanakan pertemuan itu," kata Pipin kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Adapun pertemuan itu direncankan dengan tujuan untuk membangun kecocokan di antara Aher maupun Anies.
"Untuk bangun chemistry," ujar Pipin.
Diketahui, selain Aher, ada nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga diusulkan menjadi cawapres Anies. AHY, bahkan sudah lebih dulu bertemu Anies di kediaman pribadi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut berbarengan dengan agenda pertemuan oleh tim kecil dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
Terkait adanya nama AHY, PKS mengaku menghormati usulan Partai Demokrat perihal cawapres untuk Anies.
PKS menilai AHY memiliki kapasitas dan elektabilitas yang bagus. Tetapi untuk rela atau tidak rela AHY yang terpilih menjadi pendamping Anies, PKS masih pikir-pikir.
Sebabnya PKS juga mendorong kader terbaik mereka, Ahmad Heryawan untuk menjadi cawapres Anies. Kekinian AHY dan Aher sudah masuk pembahasan oleh tim kecil yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS.
"Ya kita bahas dulu, kan PKS usulkan Aher. Di PKS apalagi prosesnya tidak mudah. Harus dibahas di Musyawarah Majelis Syura. Kami di tim kecil akan laporkan hasil komunikasi ini ke Majelis Syura," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Kamis (27/10/2022).
Menurut Kholid, selain AHY, Aher juga merupakan salah satu figur yang layak untuk menjadi cawapres Anies. Karena itu, penjajakan koalisi harus benar-benar mempertimbangkan keduanya.
"Mas AHY punya kapasitas dan elektabilitas yang bagus, sebagaimana kami memandang Aher juga layak untuk dampingi Anies karena kapasitas dan elektabiitasnya juga baik," ujar Kholid.
Ingin Cawapres Diprioritaskan Internal Koalisi
PKS sepakat agar penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat tidak dideklarasikan secara tergesa-gesa.
Kholid memandang, masih ada pekerjaan yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.
Berita Terkait
-
PKS: AHY Punya Kapasitas serta Elektabilitas Bagus, Tapi Ahmad Heryawan Juga Bagus dan Layak Dampingi Anies
-
Hasil Pertemuan Surya Paloh dan AHY, Kompak Sepakat Ketum Demokrat Jadi Cawapres Anies?
-
Prabowo dan Cak Imin Bertemu Lagi Akhir Pekan, Serukan Akar Rumput Menangkan Gerindra-PKB di 2024
-
Blak-blakan Zulfan Lindan, Ternyata Ada yang Cemas Anies Baswedan Bakal Balas Dendam Jika Menang Pilpres?
-
Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, Siapa Bakal Dipilih Anies Baswedan?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO