Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat teguran dari DPP PDI Perjuangan setelah mengaku siap menjadi calon presiden. Namun sanksi yang lebih berat diberikan kepada eks Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang mendukung kesiapannya.
Bukan hanya Rudy, DPP PDIP juga memberikan sanksi keras kepada Dewan Kolonel yang notabene loyalis Puan Maharani.
Ketimpangan hukuman ini yang menjadi sorotan publik, termasuk dari pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga.
Jamiluddin menilai teguran ini adalah bentuk kelemahan PDIP. "Ganjar terkesan lebih kuat dari PDIP karena peringatan itu," kata Jamiluddin, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (28/10/2022).
Secara spesifik, Jamiluddin menilai sanksi ringan untuk Ganjar adalah bentuk anomali perilaku Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab Megawati yang biasanya sangat kuat dan tegas justru begitu lemah di hadapan Ganjar.
"Untuk itu, sanksi yang diberikan kepada Ganjar itu terkesan sangat ringan," tutur Jamiluddin.
Hal inilah yang memicu spekulasi soal adanya orang yang sangat kuat di belakang Ganjar. Bahkan bisa jadi backingan Ganjar ini punya pengaruh yang sangat kuat dalam kancah perpolitikan nasional.
"Orang di belakang Ganjar diperkirakan lebih kuat dari Joko Widodo," terang Jamiluddin.
"Ada kemungkinan mereka itu memilih kapital luar biasa besar sehingga begitu berpengaruh dalam perpolitikan nasional," imbuhnya.
Meski begitu Jamiluddin tidak mengungkap petunjuk apapun soal sosok backingan yang dimaksudnya. Bahkan ia menyebut akan sangat menarik apabila ada pihak-pihak yang dapat mengungkap orang kuat di balik Ganjar tersebut.
'Drama' Sanksi PDIP buat Ganjar Disebut Tiru Narasi SBY
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto, menilai ada niat terselubung di balik dijatuhkannya sanksi dari PDIP untuk Ganjar serta kader-kader lain.
Malah Agus menilai pemberian sanksi ini membawa dampak positif, baik bagi partai maupun kader yang bersangkutan.
"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," ujar Agus, dikutip dari ANTARA, Jumat (28/10/2022).
Ia kemudian mengaitkannya dengan strategi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilihan Umum 2004. Kala itu SBY meraih simpati publik yang begitu besar lewat perselisihannya dengan Megawati Soekarnoputri.
Tag
Berita Terkait
-
Sanksi ke Ganjar Disebut untuk Cari Simpati, Pengamat Nilai PDIP Sedang Mainkan Strategi SBY saat Pilpres 2004
-
Sanksi PDI Perjuangan Tak Jadi Halangan! Pendukung Bikin 'Hajatan' Buat Doakan Ganjar Maju 2024
-
'Saya Digebuki Partai Sendiri' Cerita Lama Ganjar Dilawan PDIP Awal Periode Kedua di Jateng
-
Jokowi Diminta Kudeta Ketum PDIP, Helmi Felis: Masa Banteng Kalah...
-
PDIP Harus Tahu, Ganjar Pranowo Bakal Menang Jika Head to Head Lawan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG