Suara.com - Kuasa Hukum Putri Candrwathi, Febri Diansyah meminta agenda pembuktian terdakwa antara Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi untuk digabungkan jadi satu.
Hal itu dikatakan Febri supaya proses sidang lebih sederhana dan efektif. Febri meminta sidang keduanya jadi satu karena banyak kesamaan komponen sidang mereka.
Mulai dari saksi, hakim, jaksa dan sebagian kuasa hukum mereka juga sama. Oleh karena itu, Febri meminta sidang Ferdy Sambo dan Putri dijadikan satu.
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar pun turut berkomentar soal permintaan Febri.
Fickar juga mengaku tak keberatan dengan pernyataan Febri, namun menurutnya mungkin ada strategi sendiri yang dilakukan oleh jaksa dibalik sidang Ferdy Sambo dan Putri dipisah.
Kendati tak digabung, Fickar menyebut ada keuntungan tersendiri dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu.
"Sebenarnya tidak ada ruginya kalau disatukan gitu, tetapi saya mungkin melihat ini strateginya jaksa. Karena kalau dipisahkan, status yang satu akan bisa menjadi saksi yang lain. Itu yang menguntungkannya itu," jelas Fickar dikutip dari tayangan kanal YouTube Metro TV News, Sabtu (29/10/2022).
Fickar menjelaskan bahwa selain saksi sebenarnya, terdakwa yang satu bisa menjadi saksi terdakwa yang lain.
"Jadi selain saksi-saksi fakta, maka saksi kunci yang paling dekat adalah ya saksi pasangannya itu," lanjutnya menambahkan.
Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Beberkan Diduga Ada 3 Geng Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo
Hal itulah yang menurut Fickar menjadi pertimbangan mengapa Jaksa tak menggabung sidang Sambo dan Putri.
Fickar pun menyetujui memang mestinya sidang Ferdy Sambo dan sang istri disatukan. Gabungan sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrwathi dinilai akan lebih simple dan cepat karena peristiwa yang terjadi satu atau sama.
Namun karena dipisahkan, maka persidangan ini akan memakan waktu lebih dan saksi nantinya bisa diperiksa dua kali.
"Walaupun saya apresiasi kepada Majelis Hakim yang kemarin yang tidak memeriksa ulang saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam satu perkara yang lain. Karena itu dianggap sama juga akan di perkara yang lain," tuturnya.
Metode yang disebutkan itu pun dinilai Fickar sudah tepat dan bagus karena menghemat waktu.
Berita Terkait
-
Kamaruddin Simanjuntak Beberkan Diduga Ada 3 Geng Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo
-
Tanpa Langkah Strategis yang Lebih Substantif, ISESS Ragu Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Akan Meningkat
-
Putri Candrawathi Tak Canggung Rangkul Brigadir J dan Adik: Bangga Saya Jadi Emaknya!
-
Kesal Sidang Vonis Ditunda, Korban Indra Kenz Nekat Nginap di PN Tangerang
-
Tersangka Korupsi BUMD Sumsel Augie Bunyamin Yahya Segera Disidang
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh