Suara.com - Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu layanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain menjadi tuntutan masyarakat terkait transparansi informasi, juga menjadi tuntutan pemerintah pusat.
Hal ini dikemukakan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dalam Workshop Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam Rangka Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, beberapa waktu lalu.
"Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak bisa kita abaikan, terkait dengan pemberian informasi. Ini betul-betul, mau tidak mau, suka tidak suka, ini hal yang penting, karena tuntutan masyarakat dan tuntutan pemerintah pusat," tuturnya.
Ikfina menyebut, permohonan yang diajukan untuk minta informasi kepada OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto tercatat 43 permohonan. Ke depan, saat masyarakat mulai memahami dan mengerti soal keterbukaan informasi publik, maka jumlah permohonan akan semakin meningkat.
"Kita ini agak beruntung, hingga saat ini, yang minta informasi masih 43 orang. Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat masih belum bagus. Sebanyak 43 ini, yang minta ya itu-itu aja, yang memang kebetulan dia tahu dan memanfaatkan peluang. Kalau tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi dan peduli, pasti akan banyak yang akan minta informasi ke kita," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Ikfina meminta untuk tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
"Bagaimana kita bisa menjaga profesionalitas kita terkait keterbukaan dan penyajian informasi. Karena yang saat ini, yang memelototi informasi yang kita sajikan ini adalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan peluang," pesannya.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini menegaskan, agar PPID pembantu terus memonitor dan melakukan evaluasi di perangkat daerah masing-masing agar tugas, dan fungsi PPID bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
"Saya minta tolong, PPID pembantu ini terus monitor dan evaluasi PPID pembantu di OPD masing-masing untuk bagaimana bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik," tandasnya.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Job Fair untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran
Ikfina mengingatkan, dengan memberikan informasi secara transparan, positif dan kunstruktif, maka diharapkan respons yang diberikan masyarakat kepada pemerintah juga positif dan konstruktif.
Berita Terkait
-
Malang hingga Sidoarjo Alami Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Mojokerto Turut Antisipasi
-
Maksimalkan Potensi Mojokerto, Bupati Ikfina Kolaborasikan Sektor Pariwisata dengan Ekonomi Kreatif
-
Pemkab Mojokerto Gelar Job Fair untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran
-
Bupati Ikfina Teken Komitmen Pengentasan Stunting di Mojokerto
-
Gelaran GSBD 2022 Kenalkan Warisan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Perkuat Kerja Sama Pendidikan IndonesiaInggris, Prabowo Panggil Mendikti ke Hambalang
-
MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak