Suara.com - Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu layanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain menjadi tuntutan masyarakat terkait transparansi informasi, juga menjadi tuntutan pemerintah pusat.
Hal ini dikemukakan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dalam Workshop Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam Rangka Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, beberapa waktu lalu.
"Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak bisa kita abaikan, terkait dengan pemberian informasi. Ini betul-betul, mau tidak mau, suka tidak suka, ini hal yang penting, karena tuntutan masyarakat dan tuntutan pemerintah pusat," tuturnya.
Ikfina menyebut, permohonan yang diajukan untuk minta informasi kepada OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto tercatat 43 permohonan. Ke depan, saat masyarakat mulai memahami dan mengerti soal keterbukaan informasi publik, maka jumlah permohonan akan semakin meningkat.
"Kita ini agak beruntung, hingga saat ini, yang minta informasi masih 43 orang. Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat masih belum bagus. Sebanyak 43 ini, yang minta ya itu-itu aja, yang memang kebetulan dia tahu dan memanfaatkan peluang. Kalau tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi dan peduli, pasti akan banyak yang akan minta informasi ke kita," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Ikfina meminta untuk tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
"Bagaimana kita bisa menjaga profesionalitas kita terkait keterbukaan dan penyajian informasi. Karena yang saat ini, yang memelototi informasi yang kita sajikan ini adalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan peluang," pesannya.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini menegaskan, agar PPID pembantu terus memonitor dan melakukan evaluasi di perangkat daerah masing-masing agar tugas, dan fungsi PPID bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
"Saya minta tolong, PPID pembantu ini terus monitor dan evaluasi PPID pembantu di OPD masing-masing untuk bagaimana bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik," tandasnya.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Job Fair untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran
Ikfina mengingatkan, dengan memberikan informasi secara transparan, positif dan kunstruktif, maka diharapkan respons yang diberikan masyarakat kepada pemerintah juga positif dan konstruktif.
Berita Terkait
-
Malang hingga Sidoarjo Alami Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Mojokerto Turut Antisipasi
-
Maksimalkan Potensi Mojokerto, Bupati Ikfina Kolaborasikan Sektor Pariwisata dengan Ekonomi Kreatif
-
Pemkab Mojokerto Gelar Job Fair untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran
-
Bupati Ikfina Teken Komitmen Pengentasan Stunting di Mojokerto
-
Gelaran GSBD 2022 Kenalkan Warisan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum