Usai Terbitkan Sanksi untuk Dewan Kolonel, Puan Maharani Klaim PDIP Solid: Internal Patuh ke Megawati

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan, internal partai solid, patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terutama dalam hal pencalonan presiden.

Hal itu disampaikan, Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan, persolan tersebut telah selesai.

"Intinya, kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Sebelumnya, Puan mengatakan, persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan. Belakangan, DPP PDIP sendiri telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.

"Sudah selesai," kata Puan.

Kekinian usai pemberian sanksi keras, Puan mengklaim internal partai solid. Ia menyebut, polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.

"PDIP solid, nggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan.

Tak akan Sanksi Puan

DPP PDIP memberikan sinyal tidak akan memanggil Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mengklarifikasi terkait dengan adanya Dewan Kolonel. Padahal, penggagas dan anggota Dewan Kolonel telah diberikan sanksi keras karena dinilai telah melanggar aturan AD/ART partai.

Baca Juga: Selain Aher dan AHY, Nama-nama Beken Versi Survei Cawapres Ikut Dicocokan dengan Anies

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, mengatakan Puan tak perlu dipanggil dan klarifikasi lantaran memang dirinya tak terlibat dalam Dewan Kolonel.

"Terkait Mbak Puan, Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses (Dewan Kolonel) itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Komarudin mengatakan, Dewan Kolonel dibentuk oleh sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP. Menurutnya, mereka telah terlalu kreatif dan hanya sekedar cari muka, sehingga dirasa harus ditertibkan.

"Mereka (para anggota Dewan Kolonel) berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan. Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga," ungkapnya.

Komarudin menyebut, pemberian sanksi berat terhadap para anggota Dewan Kolonel ini diberikan lantaran pembentukan tim tersebut telah menyalahi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Yang berat di Dewan Kolonel itu adalah membuat organisasi di luar aturan organisasi kita, AD/ART partai, itu berat tindakannya," tuturnya.