Nasib Dewan Kolonel, Inisiatif Johan Budi Kawal Puan Maharani Berbuah Sanksi

Suara.com - Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.

Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.

Lantas seperti apa sepak terjang Dewan Kolonel? Berikut ulasan faktanya.

Dibentuk atas inisiasi Johan Budi

Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.

Ia mengatakan, Dewan Kolonel berisikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang merupakan loyalis Puan maharani.

Adapun tujuan dari dibentuknya Dewan Kolonel, lanjut Johan, adalah untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan, menuju Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Johan, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Meski begitu, Johan mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Puan Maharani.

Baca Juga: Dear Puan, Anies dan Prabowo! Akademisi Sebut Ganjar-RK Lebih Berpotensi Dulang Suara Milenial dan Generasi Z

“Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).

Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan

Meski bertujuan untuk mendukung Puan Maharani meraih kursi kepresidenan di Pilpres 2024 mendatang, ternyata pembentukan Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Minggu (23/10/2022).

Karena tak sesuai dengan AD/ART partai, maka menurut Hasto, perlu dilakukan pendisiplinan terhadap pihak-pihak yang terkait.

"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.