Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menerbitkan penggunaan plat RF untuk kepentingan kedinasan kepolisian, kementerian atau lembaga. Muncul pertanyaan, apakah plat RF bisa dibeli oleh orang biasa?
Sebenarnya terdapat regulasi yang jelas terkait penggunaan plat nomor kendaraan berkode RF ini. Hal ini diungkapkan sendiri oleh pihak kepolisian, bahwa regulasi jelas terkait penggunaan plat kode ini idealnya bersifat tegas.
Pengaturan Ulang Penggunaan Plat RF
Pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, disebutkan bahwa plat RF digunakan untuk kendaraan pejabat kepolisian, TNI, hingga pemerintahan di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.
Meski demikian, terdapat kemungkinan untuk masyarakat biasa memiliki plat nomor dengan kode ini, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan. Mungkin ini mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa akan membenahi penggunaan plat nomor kode RF, agar menjadi lebih tegas dan jelas.
Ketentuan Penggunaan Plat RF
Masyarakat umum bisa saja memiliki mobil dengan plat RF ini, selama memenuhi ketentuan yang telah diberikan. Untuk mendapatkannya, masyarakat wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dengan tarif yang telah ditentukan.
Selain itu, ketentuan penomoran juga wajib ditaati. Pada kendaraan pejabat, kode RF akan diawali dengan angka 1 dan terdiri dari 4 digit angka. Pada masyarakat umum, penggunaan plat berkode RF tidak boleh diawali dengan angka 1 dan tidak terdiri dari empat digit angka.
Artinya tetap terdapat perbedaan antara pengguna di masyarakat umum dan pengguna untuk kendaraan pejabat. Regulasi yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baca Juga: Kerap Disalahgunakan, Siapa Berhak Pakai Plat Nomor RF? Ini Aturan yang Benar
Lalu Berapa Total Biayanya?
Terkait rincian biaya penerbitan NRKB pilihan ini sendiri, berikut detailnya.
- NRKB pilihan dengan 1 angka saja tanpa huruf belakang, dikenakan biaya sebesar Rp20.000.000. Jika disertakan huruf belakang maka biayanya adalah Rp15.000.000.
- NRKB pilihan dengan 2 angka tanpa huruf belakang, biayanya adalah Rp15.000.000. Sedangkan dengan angka, biayanya adalah Rp10.000.000.
- NRKB pilihan dengan 3 angka tanpa huruf belakang, biayanya adalah Rp10.000.000. Sedangkan dengan huruf di bagian belakangnya adalah Rp7.500.000.
- NRKB pilihan dengan 4 angka tanfa huruf belakang akan dikenakan biaya sebesar Rp7.500.000. Sedangkan dengan angka di belakangnya akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000.
Semoga artikel ini dapat menjawab pertanyaan awal tadi, apakah plat RF bisa dibeli orang biasa atau tidak. Semoga hari Anda menyenangkan!
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Kerap Disalahgunakan, Siapa Berhak Pakai Plat Nomor RF? Ini Aturan yang Benar
-
Plat Nomor Mobil yang Digunakan Bupati Purwakarta Diduga Palsu, Polisi: Kita akan Cek Dulu
-
Berapa Biaya Bikin SIM C dan SIM A? Ini Daftarnya
-
Lengkap! Daftar Biaya Buat Plat Nomor Cantik untuk Kendaraan Kamu
-
Biaya Pesan Plat Cantik Mobil Seperti Kiky Saputri, Berikut Rinciannya
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini
-
Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif
-
Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan
-
Harga Minyak Makin Amburadul Gara-gara Iran Perketat Blokir Selat Hormuz