Hari Ini Massa GNPR Gelar Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur, Habib Rizieq Bakal Ikut?

Suara.com - Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang juga tergabung dalam Persaudaraan Alumni atau PA 212 akan menggelar aksi bertajuk '411' di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat (4/11/2022) siang nanti.

Lalu apakah Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) akan turut ambil bagian dalam aksi tersebut?

Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Ma'arif menyebut hingga kini belum ada konfirmasi keikutsertaan HRS dalam aksi 411 hari ini.

"Belum ada kepastian," ujar Slamet saat dihubungi Jumat (4/11/2022).

Kata dia, aksi itu bakal diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai wilayah.

"Ada ribuan (peserta)," katanya.

Minta Jokowi Turun

Diketahui, Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang juga tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 akan menggelar aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lengser dari jabatannya sebagai kepala negara.

Baca Juga: Jokowi Kunker Ke Jatim, Massa GNPR Demo Akbar Hari Ini, Tuntut Presiden Mundur!

Dalam keterangan persnya, Panglima GNPR 411, Slamet Maarif mengajak seluruh masyarakat untuk ikut dalam aksi yang diklaim bakal berjalan damai tersebut. GNPR mengajak masyarakat untuk melaksanakan check and balance terhadap jalannya pemerintah melalui aksi turun ke jalan.

Mereka menilai kalau aksi yang dilakukannya selama ini tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap GNPR dikarenakan adanya Jokowi yang menjabat sebagai presiden.

"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," kata Slamet melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Kamis (3/11/2022).

"Oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan," tambahnya.