Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tidak bisa dipungkiri menjadi sosok yang berperan penting melahirkan Pancasila bagi Indonesia.
Menurutnya, Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya diibaratkan seperti mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dan bisa menerapkan kompromi dalam kehidupan berpolitik.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di acara ilmiah berjudul 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan' yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022). Dalam acara ini turut menghadirkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Bung Karno itu, tentu itu dengan temannya seangkatan yang ikut mendirikan Indonesia, ibarat mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dari ide utama, meskipun beliau sudah berangkat mendahului kita, tetapi selalu saja itu menjadi rujukan setiap kita menghadapi masalah," kata Mahfud.
"Masalah apa pun kita ribut itu, sudah jangan begitu, itu bertentangan dengan Pancasila. Orang otomatis begitu," sambungnya.
Mahfud juga menyebut, Bung Karno sosok yang mencetuskan hukum progresif dan orang yang pertama membicarakan tentang geopolitik.
"Makanya diskusi ini dilakukan untuk membahasnya. Kita sedang berada dalam geopolitik yang rumit. Kondisi geopolitik ini pasti melahirkan strategis," ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Hasto, mengatakan, Bung Karno sebenarnya sosok yang menaruh perhatian terhadap urusan geopolitik sejak muda.
"Geopolitik bagi Soekarno muncul dari suatu kesadaran yang muncul sejak beliau muda, sejak tahun 1930 yang mengambarkan Indonesia, dan kemudian mengatakan dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu rangkaian, dari Sabang sampai Merauke adalah satu nasional cita-cita, satu sosial menatap masa depan Pasifik," tuturnya.
Baca Juga: Sejarah Gelora Bung Karno: Primadona Lokasi Acara Besar, Kini Dilarang Buat Konser
Selain itu, Hasto membahas panjang soal teori geopolitik Bung Karno. Ia menyinggung upaya Indonesia menjadi negara kepulauan makin diakui setelah Deklarasi Djuanda.
Ia berharap ke depannya urusan kebijakan politik soal pertahanan negara bisa mengacu dengan kemaritiman.
"Kita mendapatkan legitimasi kepemimpinan, muncul deklarasi Djuanda. Dengan deklarasi Djuanda itu laut menyatukan kita. Jadi kita merancang seluruh kebijakan negara termasuk pertahanan harus didasari maritim bukan negara kontinental," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf