Suara.com - Aktivis iklim Greta Thunberg mendorong Australia untuk "bangun dan mengurus krisis iklim darurat layaknya sebuah keadaan darurat".
Dari kediamannya di Swedia, Greta menjawab pertanyaan dari program 7.30 dari ABC TV dan memperingatkan mereka yang mengandalkan para politikus untuk menyelamatkan planet.
Komentarnya bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim tahun ini (COP27) yang akan akan digelar Minggu besok di Mesir.
"Kelihatannya banyak orang di Australia berpikir kalau kita punya pemerintahan baru, semuanya akan baik-baik saja," kata Greta.
"Tentu saja ini sama sekali tidak benar."
Greta mengatakan ia selalu menjauh dari keterikatan politik dan berargumen jika politik dari segala partai telah gagal untuk menindaklanjuti kondisi darurat iklim.
"Saya tidak pernah mendukung partai mana pun," katanya.
"Kadang orang berasumsi saya mendukung partai Hijau, yang tentu saja tidak benar. Semua ideologi dan partai politik gagal menciptakan perubahan yang bermakna."
'COP27 adalah penipuan'
Lebih dari 35.000 delegasi akan menghadiri pertemuan di Sharm el Sheikh, bersama lebih dari 100 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Wakil Presiden RI Maruf Amin rencananya akan hadir mewakili Presiden Joko Widodo, sementara Menteri Energi Chris Bowen akan memimpin delegasi Australia.
Namun Greta mengaku skeptis terhadap kemungkinan hasil dari pembicaraan KTT iklim PBB tersebut.
Menurutnya, pemimpin dunia mengucapkan hal-hal yang "membuat mereka terlihat melakukan sesuatu, meski sebetulnya tidak."
Pada KTT di Glasgow tahun lalu, hampir 200 negara setuju untuk "membahas dan memperkuat" target emisi mereka akhir tahun ini.
Tapi hingga September, hanya 24 negara yang sudah melaporkan rencana mereka kepada PBB, serta menjelaskan bagaimana mereka ingin mencapai target yang baru.
Menurut Greta, KTT iklim "menjadi kesempatan bagi penyumban polusi besar untuk melakukan greenwash ... menggunakan taktik PR dan strategi komunikasi melalui politik".
Berita Terkait
-
Aktivis Lingkungan Belgia Dipenjara usai Lancarkan Protes yang Menarget Lukisan Terkenal
-
Paus Fransiskus Diundang Berkunjung ke Indonesia Tahun Depan
-
Keuntungan Transisi Ekonomi Hijau Bisa Capai 26 Triliun USD di 2030
-
Dari Zika hingga Covid-19, BRIN Ingatkan Penyakit Menular Meningkat Iringi Perubahan Iklim
-
Bertemu Parlemen Jerman, Komisi VII Bahas Perubahan Iklim dan Krisis Energi Global
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat
-
Prabowo Saksikan 10 MoU RIKorea Selatan, Perkuat Kemitraan Strategis
-
Akhirnya Israel Khianati AS, Stok Rudal Tomahawk Makin Sedikit
-
WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar