Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memeriksa semua pihak yang disebut Ismail Bolong, baik di video pengakuan pertama maupun video bantahan.
Sahroni berujar keterangan pihak-pihak terkait perlu didalami untuk membuka tabir kebenaran atas video Ismail.
“Iya periksa semua itu lebih baik, agar nama baik Kabareskrim bener-bener dipulihkan untuk tidak menjadi fitnah lagi,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Sahroni sekaligus meminta agar video yang dibjat oleh mantan polisi berpangkat Aiptu itu dapat dibuktikam secara terbuka.
“Dengan pengakuan bahwa video itu (Ismail Bolong) atas perintah orang laen dan dipaksa orang laen, lebih baik dibuktikan secara terbuka agar semua pihak mengetahui duduk perkaranya,” kata Sahroni.
Ismail Bolong sendiri, kata Sahroni bisa dilaporkan apabila pernyataannya sebagaimana di video itu tidak benar. Ismail bisa dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
“Ini menyedihkan kalau sampai dibuat demikian. Awalnya untuk buat suasana enggak nyaman di publik, psywar. Kalau benar enggak apa-apa. Kalau tidak, nama baik Kabareskrim tercemar. Yang bersangkutan bisa dilaporkan pencemaran nama baik,” kata Sahroni.
Kapolri Harus Turun Tangan
Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowk tidak berdiam diri menanggapi adanya video viral pengakjan dari mantan polisi, Ismail Bolong.
Kendati video tersebut sudah dibantah, namun Santoso melihat ada ketidakberesan. Sebab dalam video tersebut Ismail menyeret nama Kabareskeim Komjen Agus Andrianto hingga Brigjen Hendra Kurniawan.
"Atas video Ismail Bolong yang menyatakan telah menyetor dana dari ilegal mining kepada Kabareskrim kemudian dibantah juga oleh yang bersangkutan dengan alasan bahwa pernyataan di video itu dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan menunjukan bahwa di tubuh korps baju cokelat memang tidak kompak sejak dulu," tutur Santoso kepada wartawan, Senin.
Karena itu, Santoso memandang perlu untuk Kapolri Listyo turun tangan mengusut apa yang terjadi.
"Kapolri jangan diam atas kasus ini, kasus ini harus diusut agar apa yang terjadi sesungguhnya dapat diungkap secara transparan dan akuntabel," kata Santoso.
Baru-baru ini beredar sebuah video pengakuan mantan polisi yang diketahui bernama Ismail Bolong terkait dengan kejahatan tambang ilegal yang dilakukannya. Pengakuan Ismail Bolong tersebut menghebohkan media sosial saat ini.
Dalam video yang beredar itu, Aiptu Ismail Bolong mengaku berdinas Satintelkam Polresta Samarinda, di mana dirinya mengaku menjadi pengepul batu bara tambang ilegal di daerah Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berita Terkait
-
Buntut Panjang Testimoni Ismail Bolong: Citra Polri Kembali Tercoreng, Kapolri Didesak Bentuk Tim Khusus
-
Geger Pengakuan Ismail Bolong Seret Nama Kabareskrim Dan Brigjen HK, Legislator DPR: Kapolri Jangan Diam!
-
Perang Bintang Menyeruak Gegara Pengakuan Ismail Bolong, Mahfud MD Sebut Para Petinggi Polri Buka-bukaan 'Borok' Mereka Masing-masing
-
Buntut Testimoni Ismail Bolong, IPW Desak Kapolri Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Mafia Tambang Di Tubuh Polri
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung