Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan pemilihan waktu atau timing yang tepat untuk deklarasi koalisi bersama NasDem dan Demokrat tergantung dua hal.
Pernyataan tersebut disampaikan PKS menyusul mundurnya jadwal deklarasi pada 10 November.
"Timing deklarasi tergantung dua hal," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Selasa (8/11/2022).
Kholid menjelaskan, hal yang pertama yang menjadi timing untuk deklarasi, yakni kematangan pembahasan di antara tiga partai melalui tim kecil. Ia mengemukakan, tim kecil memang intens membahas mulai mengenai platform koalisi hingga penentuan kriteria calon wakil presiden.
"Pertama, progress pembahasan di tim kecil," kata Kholid.
Sementara itu, hal yang kedua ialah proses internal di masing-masing partai. PKS sendiri masih menggantung sikap mereka terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres kepada Majelis Syuro.
"Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," kata Kholid.
Tak Ada Keretakan
PKS merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Kholid menegaskan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi. Sebelumnya, rencana deklarasi akan dilaksanakan pada 10 November 2022, tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
Baca Juga: Ngaku Nggak Baper karena Jokowi Dukung Prabowo, Nasdem: Ini Partai dengan Akal Sehat
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid.
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!