Suara.com - Partai Demokrat tidak masalah deklarasi koalisi dengan NasDem dan PKS mengalami penundaan. Demokrat menilai pembentukan koalisi yang saat ini masih dalam penjajakan memang tidak perlu tergesa-gesa untuk dideklarasikan.
"Kalau di Demokrat itu kan selalu kita sampaikan ya nggak usah buru-buru lah," kata Ketua Dewan Kehormataan Demokrat Hinca Pandjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut Hinca menjadi prioritas saat ini ialah komunikasi yang penting dilakukan setiap saat, setiap waktu.
"Dan itu keniscayaan politik. Tapi untuk buru-buru juga kan kurang bagus," ujarnya.
Sementara itu, terkait rencana deklarasi koalisi yang dijadwalkan ulang pada akhir tahun, Demokrat memandang dinamis. Hinca menegaskan deklarasi bisa dilakukan kapan saja.
"Bisa kapan saja, yang penting gini, kalau Ansa ingin melamar, harus benar dulu semua. Kondisi sudah oke, ini hari ni anggap aja dulu bagaimana bercakap-cakap," kata Hinca.
PKS Tunggu Timing Deklarasi
Sementara Partai Keadilan Sejahtera membeberkan pemilihan waktu atau timing yang tepat untuk deklarasi koalisi bareng NasDem dan Demokrat tergantung dua hal. Hal itu disampaikan menyusul mundurnya jadwal deklarasi pada 10 November.
"Tming deklarasi tergantung dua hal," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Selasa (8/11/2022).
Kholid menyampaikan hal yang pertama yang menjadi timing untuk deklarasi ialah kematangan pembahasan di antara tiga partai melalui tim kecil.
Diketahui tim kecil memang intens membahas mulai mengenai platform koalisi hingga penentuan kriteria calon wakil presiden.
"Pertama, progress pembahasan di tim kecil," kata Kholid.
Sementara itu, hal yang kedua ialah proses internal di masing-masing partai. PKS sendiri masih menggantung sikap mereka terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres kepada Majelis Syuro.
"Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," kata Kholid.
Berita Terkait
-
Buntut 'Jatah Prabowo', Demokrat Tuding Jokowi Kondisikan Capres: Presiden Kita Ini Super Aktif
-
PKS: Timing Deklarasi Koalisi Tergantung Dua Hal, Progres Tim Kecil hingga Kondisi Internal Partai
-
Mengejutkan! Elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di Posisi Teratas
-
Heran Jokowi Cawe-cawe soal Capres hingga Dukung Prabowo, Langsung Disentil Demokrat: Era Pak SBY...
-
Deklarasi Koalisi Perubahan Mundur, PKS Tegaskan Tak Ada Keretakan Hubungan dengan NasDem dan Demokrat
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura