Suara.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut jika PDIP kubu Hasto Kristiyanto sombong lantaran enggan berkomunikasi dengan Partai Demokrat.
Said geram internal PDIP dikotak-kotaki dengan istilah kubu. Ia justru mewanti-wanti Andi Arief untuk tidak coba-coba memecah belah.
"Di PDIP tak ada kubu. Itu saya pastikan. Andi Arief jangan coba-coba memecah belah PDIP seakan-akan di PDIP ada kubu-kubuan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurutnya, jangan sampai kemudian Andi menyamakan apa yang terjadi di internal PDIP dengan Demokrat. Ia menegaskan di PDIP tak ada faksi-faksi tertentu.
"Itu salah alamat," tuturnya.
Sementara itu, Said mengklaim selama ini PDIP lancar berkomunikasi dengan Demokrat. Terlebih Said sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI menjalin komunikasi dengan Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
"Ya saya komunikasi dengan pak Ibas. Saya Ketua Banggar, pak Ibas wakil ketua Banggar. Masa tidak berkomunikasi. Andi Arief yang salah alamat," pungkasnya.
Sebut PDIP Kubu Hasto Aliran Sombong
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menyinggung soal komunikasi PDIP. Terutama kubu Hasto Kristiyanto yang dinilai sombong lantaran enggan menjalin komunikasi dengan Demokrat.
Baca Juga: Enggan Komunikasi dengan Demokrat, Andi Arief Sebut PDIP Kubu Hasto Aliran Sombong
Hal itu disampaikan Andi menanggapi soal Golkar yang membuka peluang untuk mengajak Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurutnya, Golkar dan Demokrat memang bersahabat menjalin komunikasi sejak lama.
Namun kekinian menurutnya jalan masing-masing partai sudah berbeda.
Andi menyatakan pada prinsipnya Golkar, PAN, PPP, NasDem, PKS, hingga Gerindra mau membuka komunikasi dengan Demokrat. Namun ia menyinggung ada sebagian pihak PDIP menutup diri dengan partainya.
"Pada prinsipya partai Golkar, PAN, PPP, NasDem, PKS, Gerindra, ini partai yang tidak sombong, partai yang mau berkomuikasi. Hanya PDI, PDIP pun sebagian besar mau berkomunikasi dengan PD. Hanya kubu Pak Hasto yang tidak mau berkomuniaksi yang aliran sombong," kata Andi kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).
Kendati begitu, lanjut Andi Arief, soal menjalin komunikasi menjadi hak masing-masing partai.
"Ya saya kira itu hak dari PDIP. Tapi paling tidak koalisi perubahan dan KIB ini partai yang koalisi pak Prabowo partai yang mau komuniiasi," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik