'Bandarnya Belum Sepakat' Kelakar Fahri Hamzah Soal Gagalnya Deklarasi Koalisi Pendukung Anies 10 November

Suara.com - Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasional Demokrat (NasDem) yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal.

Deklarasi tersebut menurut pertinggi NasDem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun.

Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro sementara Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.

Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.

"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.

"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.

Lebih lanjut Fahri Hamzah meyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan.

Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari presidential threshold dari pemilu sebelumnya.

Baca Juga: Dear Kader NasDem, Simak Pesan Waketum: Jangan Terintimidasi Medsos, Jadilah Jubir Yang Sopan Untuk Anies

"Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, cuma PDIP enggak punya calon sendiri enggak populer, calonnya enggak dikehendaki, itu kan dilema," kelakar Fahri.

"Makanya aturlah semua partai boleh mengusung calonnya sendiri," imbuhnya.

Mengenal Aturan Presidential Threshold

Merangkum berbagai sumber, secara garis besar presidential threshold adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR agar bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Persentase minimal dari kepemilikan kursi ini bisa berupa suara dari partai politik atau gabungan parpol yang dijadikan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil yang diterapkan di RI sejak tahun 2004.

Seiring berjalannya waktu, aturan tentang Presidential Threshold mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang yang mendasari setiap pemilihan umum.