Suara.com - Deklarasi dari 'Koalisi Perubahan' bersama calon mitra koalisi antara Partai Nasional Demokrat (NasDem), PKS, dan Partai Demokrat batal digelar pada 10 November 2022.
Batalnya deklarasi koalisi tersebut mengundang berbagai pertanyaan, masih memungkinkan kah ketga partai itu bergabung di Pilpres 2024 mendatang.
Menanggapi berbagai spekulasi, politikus Partai Demokrat menyebutkan bahwa hanya 'burung hantu' yang bisa memisahkan ketiga partai tersebut.
"Hanya 'burung hantu' yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS," ungkap politikus Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Kamis (10/11/2022).
"Burung hantu burung yang bekerjanya malam dan buas. Hanya itu yang bisa memisahkan koalisi perubahan dan perbaikan," imbuhnya.
Andi Arief sendiri tak menyebutkan lebih rinci sosok atau pihak 'burung hantu' yang ia sebutkan.
Deklarasi yang batal pada 10 November ini terjadi karena berbagai hal. Menurut Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Alasan dibatalkannya rencana deklarasi Koalisi Perubahan kata willy, lantaran PKS harus menggelar rapat majelis Syuro terlebih dahulu pada Desember mendatang.
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedang berada di luar negeri, baru bisa kembali ke Tanah Air pada 10 November ini.
Lebih lanjuyt Willy menyebutkan bahwa deklarasi bersama kemungkinan baru akan dilaksanakan akhir tahun 2022 mendatang.
'Bandar' Disebut Belum Sepakat?
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.
Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.
"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.
"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Tak Terima Tjhai Chui Mie Dikatain 'Monyet' oleh Susi Wu, PDIP Singkawang Lapor Polisi: Kami Perlu Mengambil SikapTegas
-
Sindir Megawati-Puan Sambangi TKP Itaewon, Politisi Demokrat: Apa Datangi Lokasi Tragedi Kanjuruhan Tak Begitu Penting?
-
Coba Goda-Goda PKS dan Demokrat Gabung KIB, PAN Bantah Mau Jegal Anies Nyapres
-
Sejumlah Faktor yang Mungkin Jadi Sebab Koalisi untuk Usung Anies Batal Dideklarasikan Hari Ini
-
Fahri Hamzah Diduga Sebut SBY Lebih Baik dari Jokowi, 'Digoreng' Demokrat: Pasti Banyak Cebong Marah
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung