Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik menyebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempertimbangkan usulan lembaga tersebut untuk menyidangkan kasus mutilasi Mimika dilakukan secara koneksitas atau persidangan yang dilaksanakan secara militer dan persidangan pidana umum.
Taufan mengatakan, pembahasan itu terjadi saat dirinya bertemu dengan Andika di Rumah Dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beberapa waktu lalu.
"Beliau mengapresiasi dan mencoba memperhatikan usulan Komnas HAM untuk melakukan pengadilan koneksitas sebagaimana usulan yang kami anggap paling fair di tengah berbagai usulan dari pihak masyarakat, aktifis, NGO dan lain-lain," kata Taufan pada Jumat (11/11/2022).
Beberapa waktu lalu, Taufan mengatakan persidangan kasus mutilasi terhadap 4 warga oleh 6 anggota TNI dan 4 warga sipil sebaiknya digelar dengan cara peradilan koneksitas.
Hal itu mengingat para pelaku yang memiliki dua latar belakang yang berbeda, yaitu militer dan masyarakat sipil.
"Kami dorong supaya terjadi suatu pengadilan yang lebih fair yang disebut sebagai pengadilan koneksitas di Mimika," kata Taufan.
Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap sejumlah hasil penyelidikannya, salah satunya para korban sebelum dimutilasi dibunuh dengan cara ditikam dengan senjata tajam dan ditembak.
Sadisnya, saat masih ada korban yang masih bernafas penikaman kembali dilakukan untuk memastikannya telah meninggal.
Kemudian Komnas HAM juga menutupkan sejumlah anggota TNI yang menjadi pelaku, bukan kali pertama melakukan mutilasi. Melainkan sudah pernah sebelumnya.
Baca Juga: Nama 4 Jenazah Korban Mutilasi di Mimika Diumumkan Polisi
Peristiwa sadis dengan memotong para tubuh para korban dinilai merendahkan harkat martabat manusia.
Kejadian itu terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 WIT di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru. Setelah dimutilasi para korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai guna menghilangkan jejak.
Berita Terkait
-
Mutilasi Warga Papua Bentuk Penghinaan Kemanusian, Komnas HAM Dorong Pengadilan Koneksitas Demi Transparansi Keadilan
-
DPRP Minta Proses Hukum Oknum TNI Pelaku Mutilasi Warga Papua Transparan, Pecat dengan Tidak Hormat
-
6 Prajurit Tersangka Kasus Mutilasi di Papua Bisa Dipecat, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak: Kejahatan Luar Biasa!
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Akui Agus Suparmanto Ketum, DPW PPP Jabar Tolak Mentah-mentah SK Mardiono: Tak Sesuai Muktamar
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem, Kejagung: Kami Berpegang Pada Alat Bukti Sah
-
Ada HUT ke-80 TNI dan Dihadiri Prabowo, Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Besok
-
Pemprov Sumut Kolaborasi Menuju Zero ODOL 2027
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...
-
Masa Tunggu Haji Diusulkan Jadi 26,4 Tahun untuk Seluruh Wilayah Indonesia
-
Prabowo Bakal Hadiri HUT ke-80 TNI, Monas Ditutup untuk Wisatawan Minggu Besok
-
Tembus 187 Kasus, Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Terbanyak Melibatkan Orang!
-
Gelagapan Baca UUD 45, Ekspresi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Disorot: Yang Dibaca Pancasila?
-
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH