Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak terima jika Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan atau Aher disamakan dengan tiga serangkai.
Adapun tiga serangkai yang dimaksud Hasto adalah Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Menurutnya, perbandingan itu agak berlebihan.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pernyataan Hasto itupun mendapatkan tanggapan menohok dari Demokrat. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyemprot Hasto minim daya imajinasi.
Kamhar mengatakan bahwa tiga serangai tersebut perlu dimaknai dengan semangat secara kontekstual. Apalagi, tiga serangkai tersebut berhasil mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kala itu, yaitu memperoleh kemerdekaan dari tangan penjajah.
"Tanggapan Bung Hasto menunjukkan minim atau kurangnya daya imajinasi yang dimiliki. Tiga serangkai ini mesti dimaknai sebagai ‘semangat’ secara kontekstual," kata Kamhar melalui pesan singkat, Jakarta, Sabtu (12/11/2022).
Kamhar pun menyindir kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini tidak mencerminkan perjuangan yang dilakukan tiga serangkai Soekarno-Hatta-Sjahrir di era kemerdekaan.
"Situasi yang hampir serupa meski tak sama saat ini tengah dihadapi sebagai bangsa. Negara kita kaya raya namun masih banyak kemiskinan, pengangguran naik dan banyak PHK tapi tenaga kerja asing di pertambangan terus meningkat," kritik Kamhar.
Kamhar juga mengkritisi bagaimana proses pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokratis di Indonesia, tetapi nyatanya sistem demokrasi dinilainya tidak dijalankan dengan baik.
Di samping itu, lanjutnya, banyak janji pemerintahan saat ini yang tidak kunjung ditepati. Ditambah utang negara yang terus menumpuk sepanjang sejarah bangsa ini berdiri.
Baca Juga: Partai Politik Gaspol Mendeklarasikan Bacapres 2024, Najwa Shihab Beri Pujian: Bagus Dong
"Ironisnya lagi tanpa malu menakut-nakuti rakyat yang belum juga usai keresahan dan kesusahannya akibat terpaan pandemi Covid-19 dengan resesi ekonomi 2023 yang terbungkus kepentingan penundaan Pemilu," sentilnya.
"Praktik pembodohan dan ‘penjajahan’ ini yang mesti dilawan," tegas Kamhar.
Oleh sebab itu, Kamhar menyampaikan bahwa Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS tidak hanya menawarkan soal calon presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres).
"Tetapi tatanan baru pasca rezim Presiden Jokowi untuk merapikan ulang republik, menjemput keadilan sosial yang menjadi khidmat kita bernegara," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Partai Politik Gaspol Mendeklarasikan Bacapres 2024, Najwa Shihab Beri Pujian: Bagus Dong
-
Anies Biang Kerok Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh Renggang, Andi Sinulingga: Masa Presiden Sekerdil itu Jiwanya
-
Bantah Koalisi Bubar Sebelum Deklarasi, Anies Baswedan Sebut PKS dan Demokrat Sudah Bersiap: Insya Allah Dua Partai Ikut
-
Sebut Nama Jokowi, Surya Paloh Bocorkan Alasan Calonkan Anies Baswedan: Untuk Lanjutkan Keberhasilan yang Sudah Dicapai Saat Ini
-
Ahok Dikirim Tuhan Untuk Selamatkan Jakarta, Andi Sinulingga: Faktanya Mitologi Itu Ambruk!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar