Suara.com - PT. Transportasi Jakarta atau Transjakarta dilaporkan atas dugaan korupsi terkait pemotongan dua kali saldo Kartu Uang Elektronik (KUE) tap in dan tap out milik pelanggan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (14/11/2022) hari ini.
Mantan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus sebagai pihak pelapor menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada awal bulan Oktober karena ada pemotongan sebanyak dua kali pada saldo KUE pelanggan di tap in dan tap out.
"Ternyata ada indikasi (dugaan korupsi), karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di tap in nya dipotong di tap out nya dipotong. Nah itu yang kami pertanyakan, sudah kami buatkan laporannya," kata Emyus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2022).
Menurut dugaan Emyus bahwa PT. Transjakarta menggandeng pihak ketiga dalam mengurusi sistem pembayaran saldo KUE. Sehingga, uang elektronik tersebut tidak langsung masuk ke PT. Transjakarta.
"Seharusnya kan uang itu masuknya kan langsung ke Transjakarta ternyata ada pihak ketiga yang mengelola payment gateway," ucap Emyus
"Jadi uangnya masuk ke dia (pihak ketiga) dulu," tambahnya
Lebih lanjut, kata Emyus, sepatutnya PT. Transjakarta dapat bekerjasama dengan PT. Bank DKI dalam mengelola sistem pembayaran saldo KUE. Lantaran PT. Bank DKI memiliki izin dalam otoritas jasa keuangan.
"Ini ada pihak ketiga yang mengelola keuangan dari PT. Transjakarta dari sisi tap in tap out.
Nah itu yang kami pertanyakan," ucap Emyus
Emyus berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan atas dugaan korupsi tersebut. Pihaknya, pun juga sudah menyerahkan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi itu.
"Ada barang bukti (dokumen) yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK," ujar Emyus
"Kami harap KPK untuk memverifikasi dan menyelidiki lebih lanjut,"tambahnya
Apalagi, kata Emyus, belum lama ini ramai keluhan pelanggan terkait pemotongan saldo KUE ketika naik maupun turun pada tap in dan tap out.
"Kemarin ada kesalahan, potongannya, masyarakat dirugikan. Itu kan indikasi awal (dugaan korupsi)," kata Emyus
Emyus dalam laporannya ke KPK didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Yosua Manalu.
Menurut Yosua pihaknya akan berkomunikasi secara intensif bila KPK masih memerlukan bukti-bukti tambahan terkait laporan dugaan korupsi di PT. Transjakarta.
Berita Terkait
-
Bupati Mamberamo Tengah Masih Buron, Tiga Penyuap Ricky Ham Segera Diadili di PN Tipikor Makassar
-
Sering Dapat Informasi Dugaan Korupsi di Perguruan Tinggi, KPK: Info Dari Pihak Internal Kampus
-
KPK Telisik Aliran Uang yang Masuk ke Kantong Pribadi Rektor Unila Karomani dari Sejumlah Pihak
-
KPK Siap Usut Dugaan Kabareskrim Terima Uang Tambang Ilegal, Tapi Ada Syaratnya
-
KPK Tetapkan Gazalba Saleh Hakim Agung sebagai Tersangka Suap Perkara MA
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh