Suara.com - Pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta kini membuat suasana baru dan pelaksanaan kebijakan yang juga disesuaikan dengan pemimpin. Pj Gubernur Heru Budi Hartono pun kini memegang jabatan tertinggi di DKI dan memiliki hak penuh dalam menjalani tugasnya sebagai gubernur termasuk pengambilan kebijakan.
Heru Budi pun terpantau tak lagi menjalankan beberapa "warisan" kebijakan dari gubernur sebelumnya, yaitu Anies Baswedan. Beberapa kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek aspek tertentu.
Lalu, apa saja kebijakan yang dihapus oleh Heru Budi tersebut? Simak inilah deretan kebijakan Anies yang kini dihapuskan.
1. Nolkan anggaran pengadaan jalur sepeda
Selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di ibukota sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sebesar Rp 38 miliar.
Namun, uang sebesar ini ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda, terlebih lagi Pemprov DKI kini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi penggunaan jalur sepeda yang kini sudah ada. Bahkan, anggaran tersebut sekarang sudah dibuat menjadi 0 agar bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya.
2. Tak lanjutkan Pembentukan TGUPP
Rancangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta juga sudah dipastikan tidak akan dijalankan sesuai rancangan Anies Baswedan. Heru Budi pun sempat menyinggung hal ini usai dirinya dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022) lalu.
Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Heru pun mengungkap bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan-satuan kerja perangkat daerah yang ada di DKI Jakarta dan meningkatkan performa dinas-dinas DKI Jakarta dibanding melanjutkan rancangan pembentukan tim ini.
Baca Juga: 'Cari Keuntungan Politik' Reaksi Menohok Ketua PDIP soal Anies Bertemu Gibran di Solo
Heru mengaku akan mulai mengoptimalisasikan fungsi dari asisten pemerintahan, asisten, ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta agar tidak ada tenaga kerja yang sia-sia.
3. Mulai penghijauan Monas
Hal yang cukup menonjol saat kepemimpinan Anies adalah banyaknya pohon di sekitaran Monumen Nasional (Monas) yang ditebang dengan tujuan revitalisasi. Permasalahan ini pun juga disoroti Heru Budi untuk melakukan penghijauan kembali di sekitaran warisan sejarah tersebut untuk dilakukan reboisasi dan penanaman pohon.
Revitalisasi yang dilakukan 2019 tersebut menebang setidaknya 205 pohon sehingga kini daerah di sana cukup gersang untuk para pengunjung Monas yang sedang berkunjung.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
'Cari Keuntungan Politik' Reaksi Menohok Ketua PDIP soal Anies Bertemu Gibran di Solo
-
Gibran Dipuji Usai Terima Anies, Gus Choi: Ada yang Sudah tua, Tapi Berpolitiknya Seperti TK
-
Sindiran Menohok Guntur Romli: Pasang Foto Jokowi dan Presiden UEA dengan Anies Baswedan Bareng Rizieq Shihab
-
Ngobrol Santai Sambil Sarapan Bareng Gibran di Solo, PDIP Curigai Anies Lakukan Politik Peceh Belah
-
'Saya Punya Kenangan Masa Kecil di Sini', Anies Baswedan Akui Pernah Punya Paman Petinggi PDIP di Solo
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya