Rincian penggunaan dana
Dana sebesar Rp 20 Miliar tersebut digunakan untuk sebagai berikut:
- Pembayaran Proyek Boeing sesuai Perjanjian Kerja Sama: Rp18.188.357.502
- Pembayaran Proyek Boeing atas nama Lilis Uswatun: Rp2.374.000.001
- Pembayaran Proyek Boeing atas nama Francisco: Rp500.000.000
Sisanya yakni sebesar Rp117.982.530.997 tidak digunakan sesuai dengan implementasi Boeing dan fasilitas sosial dalam protokol BCIF. Berikut rincian penggunaannya:
- Pembayaran ke PT Griya Bangun Persada Rp 946.199.528
- Pembayaran pelunasan lantai 22 Rp 1.788.921.716
- Pembayaran ke Ahyudin Rp 125.000.000
- Pembayaran ke PT Agro Wakaf Corpora Rp 14.079.425.824
- Pembayaran ke PT Asia Pelangi Remiten Rp 188.200.000
- Pembayaran gaji dan THR karyawan dan relawan Rp 33.206.008.836
- Pembelian kantor cabang Rp 1.909.344.540
- Pembayaran ke PT Trading Wakaf Corpora Rp 1.867.484.333
- Pembayaran ke Yayasan Global Qurban Rp 11.484.000.000
- Pembayaran ke Yayasan Global Zakat Rp 3.187.549.852
- Pembayaran ke Yayasan Global Wakaf Rp 1.104.092.200
- Pembayaran tunjangan pendidikan Rp 4.398.039.690
- Pembayaran ke Koperasi Syariah 212 Rp 10.000.000.000
- Pembayaran ke CV Cun Rp 3.050.000.000
- Pembayaran program Rp 3.036.589.272
- Pembayaran ke PT Global Wakaf Corpora Rp 8.309.921.030
- Tari tunai individu Rp 7.658.147.978
- Pembayaran lain-lain Rp 945.437.780
- Pembayaran untuk pengelola Rp 6.448.982.311
- Pembayaran ke dana kafalah Rp 2.621.231.275
- Pembayaran ke Akademi Relawan Indonesia Rp 5.700.000
- Tidak teridentifikasi Rp 1.122.754.832
Ajukan permintaan pencairan dana hanya lewat WhatsApp
Petinggi ACT mengajukan permintaan pencairan dana sosial dari Boeing hanya lewat WhatsApp untuk kepentingan lain. Hal tersebut tercantum pada surat dakwaan Ahyudin, Hariyana, Hermain, serta Ibnu Khayar.
Nekat menggunakan dana meski sudah tahu larangannya
Dana BCIF dari Boeing itu tidak boleh digunakan di luar peruntukan program yang diajukan dalam proposal. Namun Hariyana Binti Hermain nekat meneruskan instruksi itu ke Bendahara Yayasan ACT Echwan Churniawan dan tim keuangan pun memprosesnya agar dapat dicairkan.
Penyimpangan dana tersebut terungkap dalam Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama Mengenai Penerimaan dan Pengelolaan Dana BCIF BOEING 2018 hingga 2021 oleh seorang akuntan Gideon Adi Siallagan. M. Acc. CA. CPA 8 Agustus 2022.
Atas perbuatannya, terdakwa Ahyuin dijerat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidier Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan Ibnu Khajar dan Harijana didakwa Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (15/11/2022).
Baca Juga: Getir Korban Indra Kenz: Takut Pulang karena Ditagih Utang
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
Getir Korban Indra Kenz: Takut Pulang karena Ditagih Utang
-
Tim Kuasa Hukum Eks Presiden ACT Ahyudin Tak Ajukan Keberatan Pasca Terima Dakwaan JPU, Lho, Kenapa?
-
Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Utang Pinjol Buat Usaha Online, Ini Pilihan Aman Kalau Mau Cari Modal Bisnis
-
Mau Tahu Utang Luar Negeri Indonesia? Nilainya Tembus Rp 6.115 Triliun
-
Dikasih Dana Ahli Waris Korban Lion Air 610 Rp 138 Miliar, ACT Malah Pakai Rp 117 M untuk Kepentingan Sendiri!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu