Suara.com - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dijemput paksa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi yang menyebutkan Ketum Gerindra diduga korupsi tersebut di posting akun media sosial YouTube dengan nama POLITIK TERKINI.
"Update Terkini, Tersandung Kasus Korupsi, KPK Jemput Paksa Prabowo," tulis narasi pada thumbnail video.
Sedangkan, judul video menggunakan narasi 'Terbukti Terlibat Akhirnya Menhan Prabowo Diseret Paksa?'.
Gambar pada thumbnail itu juga memperlihatkan foto Prabowo menggunakan rompi orange saat digelandang petugas KPK dan juga polisi. Apakah klaim video benar?
Berdasarkan penelusuran tim pencari fakta pada Rabu, (16/11/2022), video yang di posting berisi informasi yang menyesatkan atau salah.
Penjelasan
Klip awal, memperlihatkan pegiat media sosial Denny Siregar berbicara soal sosok Prabowo yang merupakan nasionalis sejati.
Denny menyindir golongan yang ingin menguasai negara lewat Prabowo.
Sementara itu pada klip lain, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun menanggapi pemberitaan soal ekspor benih benur. Menurut dia, siapapun orangnya jika terlibat korupsi harus diproses.
Baca Juga: KPK Telusuri Transaksi Valas Terkait Kasus Dugaan Suap Gubernur Papua Lukas Enembe
Video ini berisi pemberitaan lama soal kasus korupsi benur dengan tersangka Edhy Prabowo, ketika itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari partai Gerindra. Klip video berdurasi 10.05 detik ini adalah gabungan dari potongan video mengenai Prabowo.
Suara narator pada video juga tidak menginformasikan soal penangkapan Prabowo oleh KPK lantaran terbukti korupsi.
Untuk diketahui, Prabowo Subianto sampai saat ini masih aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo juga kembali mencalonkan diri bakal capres 2024 mendatang. Bahkan, Ketum Partai Gerindra ini mendapat dukungan dari mantan rivalnya di Pilpres 2014 dan 2019 yaitu Presiden Jokowi.
Kesimpulan
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dijemput paksa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tersandung korupsi adalah hoax.
Berita Terkait
-
Ini Aliran Dana Penyertaan Modal Hotel Swarna Dwipa Berujung Korupsi: Puluhan Miliar Dalam Tiga Tahun
-
Sebut Baru 20 Persen Kasus Korupsi yang Bisa Dibongkar, KPK: Ekosistem Pendidikan Berintegritas harus Dibangun
-
Kecewa Desmond J Mahesa Digeruduk, Ade Armando Minta Petinggi PDIP Didik Kader Soal Adab: Ancam Kebebasan Berpendapat!
-
KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Terkait Sistem Tap In Tap Out TransJakarta
-
Terganjal Aturan Umur untuk Jadi Calon Pimpinan KPK, Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan
-
Dokter Tifa Usul Kasus Ijazah Jokowi Disetop, Sarankan Negara Biayai Perawatan Medis di Luar Negeri
-
Dana Riset-Tunjangan Kecil, Menteri Diktisaintek Minta Kampus Permudah Dosen Naik Pangkat
-
Habiburokhman 'Semprot' Balik Pengkritik KUHAP: Koalisi Pemalas, Gak Nonton Live Streaming
-
Warning Keras Pramono Anung ke 673 Kepsek Baru: Tak Ada Tempat untuk Bullying di Sekolah Jakarta!
-
Disentil Prabowo Gegara Siswa Turun ke Jalan, Pemkab Bantul Beri Penjelasan
-
Gebrakan Pramono Anung Lantik 2.700 Pejabat Baru DKI Dalam 2 Pekan, Akhiri Kekosongan Birokrasi
-
Pesan Menteri Brian ke Kampus: Jangan Hitungan Bantu Anak Tak Mampu, Tak akan Bangkrut!
-
Revisi UU Pemerintahan Aceh: DPR Desak Dana Otsus Permanen, Apa Respons Pemerintah?