Jadi Tonggak Sejarah, Tito Sebut Pengesahan RUU Papua Barat Daya Harus Jamin OAP ke Politik hingga Pemerintahan

Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, bahwa dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang telah menjadi sejarah bagi masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Papua.

Hal itu disampaikan Tito dalam laporannya di rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

"Pertama, hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Sorong Raya dan sekitarnya, tentunya juga bagi Indonesia yang penuh sika cita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinisi ke-38 Republik Indonesia," kata Tito.

Ia mengatakan, di balik momen membahagiakan tersebut masih banyak kerjaan ke depan yang memerlukan kolaborasi, baik pemerintah, kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR dan DPD RI.

Menurutnya, pembetukan RUU Provinsi Papua Barat Daya ini adalah atas dasar inisiatif DPR RI yang disetujui oleh pemerintah untuk dibahas, setelah menerima aspirasi dari berbagai unsur masyarakat Papua Barat, kepala daerah hingga DPRP dan MRP Papua Barat.

Ia mengatakan, kebijakan pemekaran di wilayah Papua merupakan amanat dan implementasi UU Otonomi Khusus Papua sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahunn 2021 yang telah disahkan tanggal 19 Juli 2021.

"Fondasi utama dalam RUU untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah bahwa pemekaran daerah di wilayah Papua harus menjamin dan memberikan peluang kepada orang asli Papua (OAP) dalam akses politik, pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya," tuturnya.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang

Lebih lanjut, Tito menyampaikan, adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan mulai tahap awal pada Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi legacy atau warisan.

"Kita berharap nanti pada sata realisasi untuk sosialisai, kerja sama yang sama, kolaborasi yang sehat ini dapat kita terus jalankan agar Provinsi Papua Barat Daya dengan cepat dapat kita operasionalisasikan dan tentunya kami sangat memohon setelah nanti menerima surat dari piminan DPR RI yang sekali lagi kami mohon diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," tuturnya.

"Karena ini akan berhimpitan dengan tahapan-tahapan Pemilu, pemerintah berkomitmen akan segera menerbitkan undang-undang dan merealisasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mengawal sampai dengan operasionalisasi berjalan," sambungnya.

Disahkan jadi UU

Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna masa sidang II Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar Kamis (17/11/2022).

"Kami akan menanyakan, kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang Undang, setuju ya semua?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Kemudian para anggota DPR yang hadir dalam sidang pun kompak menjawab dengan kata "Setuju".

Sebelum dimintai persetujuan Anggota Komisi II DPR RI fraksi Guspardi Gaus memaparkan laporan soal RUU Papua Barat Daya.

"Dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di provinsi Papua Barat," tuturnya.

Menurutnya, tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Selain itu, ia mengatakan, adanya pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.

"Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf."