Suara.com - Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira, meyakini jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak akan meninggalkan PDIP hanya gegara Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Andreas menanggapi hasil survei SMRC yang menyatakan Ganjar berpeluang menerima pinangan partai lain jika tak diusung PDIP maju sebagai calon presiden.
"Saya kira seperti itu (tak akan keluar dari PDIP). Tanya sendiri langsung ke Ganjar," kata Andreas ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).
Andreas menegaskan, jika Ganjar ke depan pasti akan tahu posisinya sebagai kader PDIP. Sehingga tidak akan mempertimbangkan begitu saja tawaran partai lain maju di Pilpres 2024.
"Ya Ganjar dong, Ganjar kan tahu posisinya di mana gitu," tuturnya.
Sementara itu, Andreas mengaku memang selama ini banyak masukan agar Ganjar diusung maju PDIP di Pilpres 2024. Namun semua keputusan akan diambil oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira selama ini kan banyak sekali masukan berbagai macam pertimbangan, ya semua itu adalah ya masukkan yang kita peroleh dari masyarakat dan keputusan akhir ada di Ketua Umum," pungkasnya.
Survei SMRC
Sebelumnya, Pengusungan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden diprediksi bisa mendongkrak suara partai. Jika tidak dengan PDIP, Ganjar berpotensi mendongkrak partai lain yang mau mengusungnya.
Survei ini dilakukan Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) untuk melihat efek tokoh capres terhadap suara Partai Golkar.
Hasil survei itu, suara Partai Golkar akan melonjak bila mengusung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
"Kalau Ganjar yang dicalonkan oleh Golkar, ada kenaikan cukup signifikan. Tadi dari 11 persen (elektabilitas Golkar) menjadi 17 persen. Itu berarti kurang lebih 6 persen kan (kenaikannya)," kata Pendiri SMRC, Saiful Mujani dikutip dari Suara.com dari tayangan YouTube SMRC TV.
Survei eksperimental tersebut menggunakan sampel 267 dengan margin of error sekitar 6,1 persen.
Berita Terkait
-
Suara Golkar Melonjak jika Usung Ganjar jadi Capres, Ahmad Doli: Kita Jadikan Masukan, Capres Golkar Tetap Airlangga
-
Minta Secara Tegas ke Anies Baswedan, FKM: Kami Mau Wapresmu Dari Unsur TNI
-
Meski Sempat Gagal di 2019, Sandiaga Uno Tetap Jadi Pilihan Publik untuk Maju Cawapres 2024
-
Politisi Senior PDIP Tak Khawatir dengan Pertemuan Anies-Gibran: Masih Calonnya Calon Presiden
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa