Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, M Kholid, menegaskan, bahwa tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan NasDem, PKS, Demokrat tak pernah sama sekali membahas nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
Kholid menegaskan, sejauh ini cawapres yang dibahas hanya nama Ahmad Heryawan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
"Sejauh ini kami masih dua nama. Nanti progres selanjutnya kami akan membuka mungkin gak nama di luar internal," kata Kholid di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).
Menurutnya, soal cawapres Anies tergantung bagaimana hasil kesepakatan, terutama di internal masing-masing partai. PKS akan mendengar dulu keputusan Majelis Syura sementara Demokrat juga akan menunggu Majelis Tinggi.
"Kami harus sepakati dulu apakah nama internal koalisi saja atau seperti apa kan Nasdem ingin dari luar internal. Tapi kalau PKS ditanya, PKS kan ada amanat majelis syuro, Demokrat juga ada amanat dari majelis tinggi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kholid menyampaikan, sejauh ini Anies secara pribadi belum membawa nama figur untuk dijadikan cawapresnya ke tim kecil penjajakan koalisi.
"Enggak ada, beliau mendengarkan saja, sifatnya mendengarkan. Tapi tentu dalam proses penentuan meminta pandangan beliau, karena gak mungkin dong kawin paksa," pungkasnya.
Pernyataan Andi Arief
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Baswedan Sempat Gantikan Jokowi Pidato di KTT G20, Benarkah?
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengomentari soal NasDem yang menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Melalui akun Twitter-nya, @Andiarief__ meminta agar NasDem fokus terhadap apa yang telah dibicarakan dalam koalisi perubahan antara NasDem-PKS-Demokrat.
"Sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad, bahwa NasDem bergabung bersama PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan," kata Andi Arief seperti dikutip pada Kamis (17/11/2022).
Andi lantas memperingatkan agar NasDem tidak menawarkan posisi calon wakil presiden kepada figur di luar PKS dan Demokrat.
"Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini," lanjutnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Sempat Gantikan Jokowi Pidato di KTT G20, Benarkah?
-
Pasang Badan untuk Anies, Forum Ka'bah Membangun: Apa Selama Jadi Gubernur Dia Intoleran?
-
Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Tantang Balik: Tanya Masyarakat Nasrani, Diskriminatif Tidak?
-
Padahal Nggak Ngasih Efek Apapun, Partai Golkar Kekeuh Jagokan Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?