Suara.com - Partai Gerindra belum dapat memastikan siapa nantinya yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang memang hendak dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani hal itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Termasuk menyoal adanya kans Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres.
Peluang itu menjadi pembicaraan usai Prabowo maupun Ganjar dianggap sebagai figur yang paling kencang mendapat sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. Tak ayal, anggapan itu kemudian berkembamg hingga kepada wacana menduetkan keduanya.
"Ya waktu tentu saja berjalan. Nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Tetapi, Muzani menegaskan bahwa posisi Gerindra saat ini sudah terikat koalisi dengan PKB. Tentu untuk menentukan capres, apalagi cawapres perlu pertimbangan kedua ketum, yakni Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
"Cuma untuk diketahui bahwa Gerindra dan PKB sekarang telah mengikrarkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama politik 2024 yang itu dideklarasikan tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu sehingga perjanjian koalisi ini mengikat satu sama lain," ujar Muzani.
Respons Gerindra soal Ancaman PKB
Sebelumnya, Muzani merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengancam bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto ngotot memilih Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024.
Muzani menegaskan pemilihan capres koalisi Gerindra dan PKB tidak bisa ditentukan begitu saja, apalagi oleh Prabowo seorang. Dalam memutuskan, kedua ketum memiliki kewenangan yang sama.
Baca Juga: Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
Karena itu, tentu Prabowo selaku Ketum Gerindra akan mendengarkan Muhaimin, begitu juga sebaliknya. Apalagi diketahui keduanya sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
"Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," kata Muzani.
Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB hingga kini belum menentukan sosok capres, maupun cawapres. Jangankan memutuskan, merundingkan saja sosok capres dan cawapres, keduanya belum melakukan.
"Pasangan calon presiden dari gabungan partai Gerindra dan PKB sampai sekarang belum ditetapkan. Apalagi pasangan calon wakil presiden," kata Muzani.
Cak Imin Tebar Ancaman
Cak Imin sebelumnya menebar ancaman khususnya kepada Gerindra. Dia mengaku partainya bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo memilih berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
-
Respons Ancaman PKB Bentuk Komposisi Baru, Gerindra Tegaskan Hak Veto Tentukan Paslon Bukan Punya Prabowo Seorang
-
Ngotot Seperti Prabowo, Cak Imin: Saya Dimandatkan Jadi Capres Bukan Cawapres
-
Di Depan Menhan Lloyd J Austin III, Prabowo Ngaku Puas dengan Kerja Sama Indonesia-AS
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah