Suara.com - Partai Gerindra belum dapat memastikan siapa nantinya yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang memang hendak dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani hal itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Termasuk menyoal adanya kans Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres.
Peluang itu menjadi pembicaraan usai Prabowo maupun Ganjar dianggap sebagai figur yang paling kencang mendapat sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. Tak ayal, anggapan itu kemudian berkembamg hingga kepada wacana menduetkan keduanya.
"Ya waktu tentu saja berjalan. Nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Tetapi, Muzani menegaskan bahwa posisi Gerindra saat ini sudah terikat koalisi dengan PKB. Tentu untuk menentukan capres, apalagi cawapres perlu pertimbangan kedua ketum, yakni Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
"Cuma untuk diketahui bahwa Gerindra dan PKB sekarang telah mengikrarkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama politik 2024 yang itu dideklarasikan tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu sehingga perjanjian koalisi ini mengikat satu sama lain," ujar Muzani.
Respons Gerindra soal Ancaman PKB
Sebelumnya, Muzani merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengancam bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto ngotot memilih Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024.
Muzani menegaskan pemilihan capres koalisi Gerindra dan PKB tidak bisa ditentukan begitu saja, apalagi oleh Prabowo seorang. Dalam memutuskan, kedua ketum memiliki kewenangan yang sama.
Baca Juga: Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
Karena itu, tentu Prabowo selaku Ketum Gerindra akan mendengarkan Muhaimin, begitu juga sebaliknya. Apalagi diketahui keduanya sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
"Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," kata Muzani.
Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB hingga kini belum menentukan sosok capres, maupun cawapres. Jangankan memutuskan, merundingkan saja sosok capres dan cawapres, keduanya belum melakukan.
"Pasangan calon presiden dari gabungan partai Gerindra dan PKB sampai sekarang belum ditetapkan. Apalagi pasangan calon wakil presiden," kata Muzani.
Cak Imin Tebar Ancaman
Cak Imin sebelumnya menebar ancaman khususnya kepada Gerindra. Dia mengaku partainya bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo memilih berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
-
Respons Ancaman PKB Bentuk Komposisi Baru, Gerindra Tegaskan Hak Veto Tentukan Paslon Bukan Punya Prabowo Seorang
-
Ngotot Seperti Prabowo, Cak Imin: Saya Dimandatkan Jadi Capres Bukan Cawapres
-
Di Depan Menhan Lloyd J Austin III, Prabowo Ngaku Puas dengan Kerja Sama Indonesia-AS
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan