Suara.com - Partai Gerindra belum dapat memastikan siapa nantinya yang menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang memang hendak dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani hal itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Termasuk menyoal adanya kans Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres.
Peluang itu menjadi pembicaraan usai Prabowo maupun Ganjar dianggap sebagai figur yang paling kencang mendapat sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. Tak ayal, anggapan itu kemudian berkembamg hingga kepada wacana menduetkan keduanya.
"Ya waktu tentu saja berjalan. Nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Tetapi, Muzani menegaskan bahwa posisi Gerindra saat ini sudah terikat koalisi dengan PKB. Tentu untuk menentukan capres, apalagi cawapres perlu pertimbangan kedua ketum, yakni Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
"Cuma untuk diketahui bahwa Gerindra dan PKB sekarang telah mengikrarkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama politik 2024 yang itu dideklarasikan tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu sehingga perjanjian koalisi ini mengikat satu sama lain," ujar Muzani.
Respons Gerindra soal Ancaman PKB
Sebelumnya, Muzani merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengancam bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto ngotot memilih Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024.
Muzani menegaskan pemilihan capres koalisi Gerindra dan PKB tidak bisa ditentukan begitu saja, apalagi oleh Prabowo seorang. Dalam memutuskan, kedua ketum memiliki kewenangan yang sama.
Baca Juga: Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
Karena itu, tentu Prabowo selaku Ketum Gerindra akan mendengarkan Muhaimin, begitu juga sebaliknya. Apalagi diketahui keduanya sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
"Keduanya punya hak untuk memutuskan tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan," kata Muzani.
Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB hingga kini belum menentukan sosok capres, maupun cawapres. Jangankan memutuskan, merundingkan saja sosok capres dan cawapres, keduanya belum melakukan.
"Pasangan calon presiden dari gabungan partai Gerindra dan PKB sampai sekarang belum ditetapkan. Apalagi pasangan calon wakil presiden," kata Muzani.
Cak Imin Tebar Ancaman
Cak Imin sebelumnya menebar ancaman khususnya kepada Gerindra. Dia mengaku partainya bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo memilih berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Menhan Austin Akhiri Kunjungan ke Indonesia Usai Bertemu Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika
-
Respons Ancaman PKB Bentuk Komposisi Baru, Gerindra Tegaskan Hak Veto Tentukan Paslon Bukan Punya Prabowo Seorang
-
Ngotot Seperti Prabowo, Cak Imin: Saya Dimandatkan Jadi Capres Bukan Cawapres
-
Di Depan Menhan Lloyd J Austin III, Prabowo Ngaku Puas dengan Kerja Sama Indonesia-AS
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil