Suara.com - Pemilihan Umum (Pemilu) di Malaysia telah digelar pada Sabtu (19/11/2022) lalu. Namun hingga kini pemerintahan baru belum juga terbentuk.
Pemenang pemilu pun juga belum diumumkan karena belum ada pemenang mutlak dalam gelaran pesta demokrasi di negeri jiran itu.
Momen ini merupakan pertama kalinya Malaysia tak langsung memperoleh pemenang setelah pemilu selesai digelar.
Alhasil, sang Raja Malaysia pun harus turun tangan untuk mengatasi kondisi yang demikian. Apa saja yang membuat pemilu Malaysia kali ini terkesan rumit? Berikut ulasannya.
Hasil pemilu ketat
Berdasarkan hasil pemilu yang keluar pada Sabtu (19/11/2022) lalu, tercatat ada persaingan yangketat antara dua kubu, yakni koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yasin.
Hasil perhitungan suara pada Minggu (20/11/2022) memperlihatkan bahwa belum adanya satu pun partai politik di negara tersebut yang memperoleh suara di atas ambang batas, yakni 112 kursi di parlemen.
PH mendapatkan 82 kursi, sementara PN berhasil memperoleh 73 kursi. PN sendiri mengaku sudah sepakat untuk membentuk koalisi dengan partai Sabah dan Sarawak, namun belumada bukti yang jelas.
Sekadar informasi, pemilu di Malaysia menggunakan sistem first past the post. Ini artinya, partai koalisi pertama yang berhasil mengantongi 112suara dari total 222 kurs idi parlemen keluar sebagai pemenang dan bisa langsung membentuk pemerintahan.
Baca Juga: Benarkah Malaysia sampai Sewot Ingin Masuk G20 tapi Ditolak Jokowi Berkali-kali?
Pemilu buntu cetak sejarah baru
Terjadi kebuntuan dalam pemilu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, negara tetangga Indonesia tersebut memiliki parlemen gantung, karena tak ada kubu mayoritas yang terbentuk.
Selama ini di Malaysia, pemerintahan baru dapat langsung terbentuk setelah hasil pemilu keluar.
Dua kubu saling klaim kemenangan
Meski hasil pemilu Malaysia belum ada yang melewati ambang batas parlemen, kubu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin saling mengklaim sebagai pemenang.
Muhyiddin mengklaim partainya sangat siap membentuk pemerintahan federal setelah berkoalisi dengan partai-partai di Sabah dan Sarawak.
Berita Terkait
-
Dibayangi Ancaman 12 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Disebut Kirim Anaknya ke Malaysia
-
Malaysia Hadapi Parlemen Gantung untuk Pertama Kali usai Tak Ada Partai yang Amankan Kursi Mayoritas
-
Pemilu Malaysia 2022, Soal Stigmasisasi Lapangan Kerja 'Tiga D'
-
Malaysia Diduga Lakukan Pengaturan Skor Fiktif Buat Pasar Gelap Taruhan saat Lawan LA Galaxy
-
Malaysia Jalani Pemilu yang ke-15
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden