Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa tiga Kepala Staf TNI bermatra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara kekinian mempunyai peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI. Mereka menjadi kandidat pengganti Jenderal Andika Perkasa yang bakal memasuki masa pensiunnya pada Desember 2022.
"Itu hak prerogatif presiden, tiga kepala staf yang ada sekarang baik itu mas Fadjar dari AU, Jenderal Dudung dari AD dan Laksmana Yudo dari AL semua memiliki peluang yang sama. Itu saja," kata Lodewijk kepada wartawan dikutip Rabu (23/11/2022).
Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI di mana dipilih dari perwira tinggi baik itu masih aktif sebagai kepala staf angkatan maupun mantan kepala staf angkatan.
Menurutnya, jabatan Panglima TNI tidak harus diisi dengan pola atau sistem bergantian setiap matranya. Sebab, Lodewijk menilai kalau semua keputusannya bergantung pada Jokowi yang memiliki hak prerogratif presiden.
"Nah pola-pola pemilihan dikatakan disitu dapat dijabat secara bergantian. Kata dapat artinya tidak harus. Kalau sekarang AD, kalau sekarang AD lagi, dapet AL, dapet AU," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, nantinya Jokowi yang akan mempertimbangkan calon Panglima TNI idealnya seperti apa.
"Ini hak prerogatif presiden maka tergantung beliau menilai calon-calon Panglima TNI seperti apa termasuk tentunya dalam kepentingan berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa yang beliau mau jadikan prioritas pasti akan jatuh kepada siapa kepala staf yang dipromosikan sebagai kepala Panglima TNI," pungkasnya.
Diharapkan Pekan Ini Supres Dikirim
Sebelumnya, Lodewijk F Paulus, mengatakan, bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi diyakini bakal mengirimkan surat presiden atau supres soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa pada pekan ini.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kirim Surat Pergantian Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Batal Diperpanjang?
"InsyaAllah minggu ini (supres nama calon Panglima TNI)," kata Lodewijk ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2022).
Lodewijk menerangkan, jika bukan pekan ini, maka sudah tidak ada waktu lagi. Terlebih DPR RI akan memasuki masa reses dalam waktu yang tidak lama.
"Karena saya katakan waktu kita tinggal lets say 20 hari tambah 3 tinggal 23 hari," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Istana soal nama calon Panglima TNI. DPR RI juga sudah mengingatkan pihak Istana soal waktu.
Jokowi Kirim Surpres
Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirimkan surat presiden atau surpres yang berisikan calon Panglima TNI pilihannya ke DPR RI. Jokowi mengirimkan surpres itu pada Rabu (23/11/2022).
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
-
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan Pensiun Akhir Desember 2023, Siapa Calon Penggantinya?
-
Analis: KSAL Belum Pernah Cicipi Kursi Panglima TNI Selama Jokowi Jadi Presiden
-
Presiden Jokowi Kirim Surat Pergantian Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Batal Diperpanjang?
-
Jokowi Kirimkan Surat Presiden Nama Calon Panglima TNI ke DPR RI Hari Ini, Siapa yang Dipilih?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian