Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan sorotan setelah menyentil Pemerintah Indonesia. Ia menyebut rakyat lebih butuh makan ketimbang gembar-gembor infrastruktur.
Putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan jika kondisi Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja.
Kritikan AHY itu pun langsung mendapatkan balasan dari Direktur Centre for Youth and Population Research (CYPR), Dedek Prayudi. Ia menyebut AHY "miskin literasi" karena menyampaikan pernyataan tersebut.
“Bagi saya statemet AHY ini menunjukkan betapa seorang Ketua Umum Partai Demokrat saat ini miskin literasi,” sentil loyalis Ganjar Pranowo ini seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rabu (23/11/22).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat memiliki dampak positif bagi rakyat. Terutama dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Komitmen pembangunan Jokowi tentu turut berimbas postif pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya bagi masyarakat kota besar namun juga turut menyentuh hingga pelosok desa,” jelasnya.
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini melanjutkan, pembangunan infrastruktur juga memicu pertumbuhan inklusif pada sektor ekonomi dan menekan angka ketimpangan.
“Inidkator ketimpangan rasio gini yang diwariskan SBY ke Jokowi 0,414 pada 2014. BPS mencatat pada September 2019 rasio gini berhasil ditekan menjadi 0,380," paparnya.
"Memang sempat naik menjadi 0,385 pada Desember 2020 karena Covid, tapi sekarang sudah mengalami trend penurunan yaitu 0,381 pada September 2021,” lanjut Dedek.
Tak sampai di situ, Dedek juga balas membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi. Ia menyebut bahwa ketimpangan di era SBY jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Justru di Era SBY ketimpangan malah meroket dari 0,320 pada saat SBY dilantik (2004) menjadi 0,414 pada saat SBY turun tahta,” tandasnya.
Sebagai informasi, AHY sebelumnya mengatakan bahwa rakyat sekarang ini tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan. Rakyat, menurut AHY, hanya membutuhkan makan bagi keluarga, serta tidak ingin hal-hal mewah.
"Mereka (rakyat) hanya ingin bisa makan, betul? Makan yang baik yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya, sederhana," ucap AHY dalam Pelantikan Serentak Pengurus DPC Partai Demokrat se-Jabar, Sabtu (19/11/2022).
"Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah, tidak. Mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja, betul, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak," sambungnya.
Berita Terkait
-
Gibran Rekomendasikan Kaesang Pangarep Bantu Share Kuesioner Ghosting Milik Warganet: Dia Ahli di Bidang ini
-
Jadi Utusan Khusus Presiden, Mardiono Ngaku Sudah Mengundurkan Diri Sebagai Wantimpres
-
Balas Dendam Ala Jokowi Diduga Pengamat Bakal Terjadi Lagi di Pernikahan Kaesang, Sasarannya...
-
Cari 'Monyet Pakai Jas Hujan' di Google Kok yang Muncul Foto Jokowi, Ini Penjelasannya
-
Lahir dari Keluarga Pakar Keuangan, Berikut Profil Erina Gudono Calon Istri Kaesang
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen