Suara.com - Tak ada angin, tak ada hujan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendadak meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Tak sampai di situ, ia bahkan meminta agar masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diperpanjang dua tahun.
Alasannya, LaNyalla menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi habis untuk menangani pandemi Covid-19. Ia juga menuding bahwa Pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, usulan penambahan masa jabatan presiden selama dua tahun dilakukan agar rakyat bisa menebus dua tahun pemerintahan Jokowi yang dinilainya "terbuang" untuk menangani virus corona.
"Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang aja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah aja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin," usul LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Senin (21/11/2022).
LaNyalla juga menyebut bahwa Pemilu menggunakan suara rakyat dengan "mencoblos" adalah palsu dan hanya buang-buang uang. Apalagi, ia percaya Pemilu telah dikuasai kelompok tertentu.
"Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini. Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas," terangnya.
"Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," lanjut LaNyalla.
Semakin mengejutkan, LaNyalla bahkan mengakui telah mengeluarkan satu pernyataan untuk mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan dekrit kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang nantinya bisa dilakukan adendum.
"Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki. Kita persilakan presiden memperpanjang, mau dua tahun mau tiga tahun silahkan yang penting adendumnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan kasian rakyat," tandasnya.
Baca Juga: Menengok Keputusan MK: Apakah Jokowi Bisa Jadi Cawapres 2024?
Berita Terkait
-
Menengok Keputusan MK: Apakah Jokowi Bisa Jadi Cawapres 2024?
-
Golkar Siap Menangkap Pemilu 2024, Airlangga Hartarto: Target Nomor Satu!
-
Dilantik Jokowi Jadi Hakim MK, Kekayaan Guntur Hamzah Naik Empat Kali Lipat
-
Adian Napitupulu Bocorkan Capres yang Bakal Didukung Jokowi, Ini Kriterianya
-
Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?
-
Viral Ajudan Danrem Lari Tanpa BIB di Jogja Marathon, Korem 072 Sebut Nomor Diduga Terlepas
-
Biar Tak Bolak-balik, Banggar DPR Langsung Getok Persetujuan Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi
-
Akademisi UI Kritik Kehadiran Aparat di Kampus Saat Ujian Doktoral Dokter Tifa
-
Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!
-
iPhone XS Bekas Koruptor Laku Rp34 Juta, KPK Jamin Data Sudah Factory Reset
-
Qodari Tolak Negosiasi Program MBG, Pengamat Nilai Bisa Picu Protes Publik Lebih Besar
-
Bukan Dibegal, Dua Korban Tewas di Selokan Bekasi Ternyata Korban Tawuran
-
Rano Karno Menangis di Sidang Paripurna HUT Jakarta: 'Jejak Jutaan Langkah, Keringat, dan Harapan'