Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara.
“Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang ada di dalam undang-undang APBN,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (24/11/2022).
Dalam hal ini, belanja untuk Kementerian dan Lembaga (KL)sebesar Rp754,1 triliun atau sebesar 79,7 persen dari total alokasi belanja KL yang terdiri untuk biaya operasional, belanja barang, bantuan sosial, dan bebelanja modal. Untuk belanja non KL, hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari pagu APBN.
“Dominasi sangat besar adalah subsidi dan kompensasi BBM serta listrik. Ini yang menjadi dominasi dari shock absorber dari APBN kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut besaran dana transfer ke daerah yang tumbuh positif telah mencapai Rp679,23 triliun atau sebesar 84,4 persendari total alokasi anggaran. Sedangkan untuk pembiayaan sudah mencapai Rp77,92 triliun.
Selain itu, juga terdapat subsidi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 alokasi subsidi sebesar Rp144,4 triliun, namun di tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai Rp283,7 triliun, di mana kenaikan subsidi tersebut sebagai shock absorber dalam konsumsi BBM dan minyak tanah.
“Kita lihat penyaluran untuk BBM solar dan minyak tanah itu terjadi konsumsi yang naik 13,3 juta Kilo Liter. Tahun lalu hanya 11,7. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi sehingga mobilisasi dan permintaan terhadap BBM ini meningkat,” tuturnya.
Kenaikan juga terjadi pada subsidi gas LPG 3 kg, konsumsi listrik, perumahan, dan kredit usaha rakyat (KUR). Dari sisi subsidi perumahan melonjak sangat tinggi yaitu mencapai 152,2 ribu unit, dari tahun lalu hanya 104,2 ribu unit.
Sementara penyaluran KUR juga melonjak hingga Rp301,3 triliun. Di sisi lain, untuk realisasi kartu prakerja sudah mencapai Rp12,9 triliun.
Baca Juga: Staf Kemenkeu Sebut Belanja Negara Bisa Terserap Maksimal pada Kuartal IV 2022
“Ini semuanya adalah di satu sisi APBN menjadi shock absorber. APBN juga menjadi pengungkit atau pendorong pemulihan ekonomi. Kredit usaha rakyat ditingkatkan, subsidi perumahan naik. Sehingga ini diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi,” terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Dipicu Masalah Asmara! Caddy Golf di Tangerang Dianiaya: Kepala Sobek, Kening dan Bibir Lebam-lebam
-
Lima Hari Baru Bersih, 55,7 Ton Sampah Diangkut dari Kali Gendong Muara Baru
-
MTQ Nasional XXXI Hadir di Jateng, Usung Semangat Harmoni Menuju Indonesia Emas
-
Skandal Proyek Fiktif Rp16 Miliar: Kejati DKI Kembali Seret Dua Pegawai Kementerian PU ke Tahanan
-
Peluang Prabowo-Gibran di Pilpres 2029 Dinilai Masih Terbuka, Manuver Jokowi Jadi Sorotan