Suara.com - Menkeu Sri Mulyani menyebut, pada tahun 2023 nanti, ekonomi Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang belum usai namun juga perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kendala pasokan saat permintaan meningkat.
"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," katanya dalam webinar "Percepatan Pemulihan Ekonomi", Rabu (19/10/2022) lalu.
Dari sisi pendapatan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," ujar dia, dikutip dari Antara.
Untuk sisi belanja, pemerintah fokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp612,2 triliun.
Belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.
Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit, dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," pungkas Sri Mulyani.
Baca Juga: Transisi Energi Dinilai akan Membuat Biaya Hidup Semakin Mahal
Berita Terkait
-
RedDoorz Dukung Poltekpar Palembang dalam Mengembangkan SDM Lokal
-
Sri Mulyani: Butuh Kolaborasi Swasta Buat Kenalkan UMKM ke Ekosistem Digital
-
Gegara Inflasi, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Jajan Taco dan Burrito di AS Jadi Rp200 Ribu!
-
Sri Mulyani Imbau untuk Tetap Waspada, Kondisi Ekonomi Tahun 2023 Menantang
-
Transisi Energi Dinilai akan Membuat Biaya Hidup Semakin Mahal
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
MSCI Tunda Keputusan, Ini Sinyal Bahaya yang Harus Diwaspadai IHSG
-
WSKT Siap Garap Tol Yogyakarta-Bawen Senilai Rp2,1 T, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 1 Jam
-
Pelaku Logistik Kompak Dukung Konsolidasi, Targetkan Ongkos Distribusi Lebih Murah
-
Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?