Suara.com - Politisi Negeri Jiran yakni Anwar Ibrahim kini resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Kamis (24/11/2022) lalu.
Sang Raja terpaksa harus turun tangan dan memberikan amanah besar tersebut ke Anwar lantaran Pemilu tidak bisa mencapai suara mayoritas.
Amanah yang besar tentu diikuti dengan tugas yang besar, sebab Anwar Ibrahim kini mengemban segudang PR menuntaskan berbagai isu yang kini sedang mendera negaranya.
Harus dongkrak ekonomi Malaysia yang kini berada di ambang kerentanan
Mengutip media Malaysia Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia berada di kondisi rentan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kini hanya berkisar pada angka 4% hingga 5% memasuki tahun 2023. Para pakar ekonomi juga berharap bahwa bank sentral akan terus meningkatkan suku bunga demi mengantisipasi inflasi.
Anwar melalui partai yang menaunginya yakni UNMO berjanji akan mendongkrak ekonomi rumah tangga para rakyat prasejahtera di Negeri Jiran. Ia berjanji akan menjamin bahwa setiap keluarga setidaknya mendapat upah sebesar RM2,200.
Tekanan dari oposisi
Anwar dan UNMO juga mendapatkan tekanan dari partai oposisi beraliran Islamis yakni Parti Islam Se-Malaysia alias PAS.
Selaku politisi partai moderat, Anwar melawan wacana politik dari PAS yang ingin membatasi penjualan alkohol dan menutup tempat perjudian di Malaysia. Adapun Anwar lebih fokus untuk memberlakukan kebijakan keagamaan di sektor pendidikan dan pelayanan sipil.
Baca Juga: Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
Berkompromi dengan reformasi
Kembali mengutip Free Malaysia Today, Anwar harus berkompromi dengan wacana reformasi undang-undang Malaysia. Ia harus berada di titik tengah antara para pendukung kebijakan lama yang diuntungkan dengan yang ingin mereformasi undang-undang lama lantaran dinilai diskriminatif.
Adapun segelintir kubu politik merasa aturan lama menguntungkan mereka yang merupakan penduduk pribumi Melayu asli. Kebijakan-kebijakan lama memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi penduduk beretnis tersebut.
Berbagi kekuasaan
Kepemimpinan Anwar kini harus berbagi kekuasaan dengan berbagai partai politik lainnya yang mendapatkan posisi di pemerintahan. Ia harus menjamin koalisi stabil antara dua kubu politik yang saling berseberangan.
Bersihkan korupsi dari pemerintahan
Berita Terkait
-
Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
-
Profil Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Baru Malaysia yang Langsung Ditunjuk oleh Raja
-
Beri Ucapan Selamat ke PM Baru Malaysia, Jokowi Sebut Anwar Ibrahim Dihormati Rakyat Indonesia
-
Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
-
Terpilih Jadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim Soroti Tenaga Kerja Indonesia
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat