Suara.com - Politisi Negeri Jiran yakni Anwar Ibrahim kini resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Kamis (24/11/2022) lalu.
Sang Raja terpaksa harus turun tangan dan memberikan amanah besar tersebut ke Anwar lantaran Pemilu tidak bisa mencapai suara mayoritas.
Amanah yang besar tentu diikuti dengan tugas yang besar, sebab Anwar Ibrahim kini mengemban segudang PR menuntaskan berbagai isu yang kini sedang mendera negaranya.
Harus dongkrak ekonomi Malaysia yang kini berada di ambang kerentanan
Mengutip media Malaysia Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia berada di kondisi rentan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kini hanya berkisar pada angka 4% hingga 5% memasuki tahun 2023. Para pakar ekonomi juga berharap bahwa bank sentral akan terus meningkatkan suku bunga demi mengantisipasi inflasi.
Anwar melalui partai yang menaunginya yakni UNMO berjanji akan mendongkrak ekonomi rumah tangga para rakyat prasejahtera di Negeri Jiran. Ia berjanji akan menjamin bahwa setiap keluarga setidaknya mendapat upah sebesar RM2,200.
Tekanan dari oposisi
Anwar dan UNMO juga mendapatkan tekanan dari partai oposisi beraliran Islamis yakni Parti Islam Se-Malaysia alias PAS.
Selaku politisi partai moderat, Anwar melawan wacana politik dari PAS yang ingin membatasi penjualan alkohol dan menutup tempat perjudian di Malaysia. Adapun Anwar lebih fokus untuk memberlakukan kebijakan keagamaan di sektor pendidikan dan pelayanan sipil.
Baca Juga: Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
Berkompromi dengan reformasi
Kembali mengutip Free Malaysia Today, Anwar harus berkompromi dengan wacana reformasi undang-undang Malaysia. Ia harus berada di titik tengah antara para pendukung kebijakan lama yang diuntungkan dengan yang ingin mereformasi undang-undang lama lantaran dinilai diskriminatif.
Adapun segelintir kubu politik merasa aturan lama menguntungkan mereka yang merupakan penduduk pribumi Melayu asli. Kebijakan-kebijakan lama memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi penduduk beretnis tersebut.
Berbagi kekuasaan
Kepemimpinan Anwar kini harus berbagi kekuasaan dengan berbagai partai politik lainnya yang mendapatkan posisi di pemerintahan. Ia harus menjamin koalisi stabil antara dua kubu politik yang saling berseberangan.
Bersihkan korupsi dari pemerintahan
Berita Terkait
-
Anwar Ibrahim: Tak akan Ambil Gaji sebagai PM Malaysia, Janjikan Pemerintahan Anti Korupsi
-
Profil Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Baru Malaysia yang Langsung Ditunjuk oleh Raja
-
Beri Ucapan Selamat ke PM Baru Malaysia, Jokowi Sebut Anwar Ibrahim Dihormati Rakyat Indonesia
-
Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10
-
Terpilih Jadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim Soroti Tenaga Kerja Indonesia
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono