Niat Revisi UU IKN Padahal Belum Dijalankan Betul, Demokrat Kritik Telak Pemerintahan Jokowi: Sungguh Preseden Buruk!

Sementara itu, usulan kedua, yakni memasulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik ke Prolegnas Prioritas 2023. 

"Sesuai dengan arahan presiden dalam rapat terbatas 25 Agustus 2022, untuk segera menyiapkan rancangan undang-undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagai payung hukum, sebagai langkah percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa," kata Yasonna.