Suara.com - Partai Amanat Nasional atau PAN bakal membahas calon presiden atau capres lebih intens. Kekinian PAN segera mengerucutkan kandidat capres yang telah mereka pilih sebelumnya melalui mekanisme internal partai.
Penegasan terkait proses pemilihan capres itu disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, menyusul adanya gerakan dari kader yang membentuk relawan untuk mendukung Anies Baswedan.
"Mekanisme organisasi sudah disusun dan tahapannya pun sudah dilakukan. PAN telah mengerucutkan 9 nama dan kemudian akan diambil menjadi 3 atau 5 nama dalam waktu dekat ini," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Eddy mengatakan hasil pengerucutan tersebut nantinya akan dibawa PAN ke Koalisi Indonesia Bersatu untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum dibuka ke publik.
"Semua mekanisme dan tahapan ini dilakukan dengan tertib dan disiplin organisasi," ujar Eddy.
Sebelumnya, PAN menegaskan Relawan Amanat Nasional yang diinisiasi kader mereka untuk mendukung Anies Baswedan, bukan merupakan bagian dari PAN.
Eddy tegas mengatakan tidak ada organisasi otonim atau organisasi sayap sebagaimana yang dibentuk kader dalam mendukung pencapresan Anies.
"Tidak ada organisasi sayap atau organisasi otonom di PAN yang bernama Amanat Indonesia," kata Eddy.
Eddy menegaskan apa yang menjadi pernyataan dalam deklarasi oleh Relawan Amanat Nasional, tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan partai. Suara para relawan yang mendukung Anies, tidak mewakili keinginan apalagi suara PAN.
Baca Juga: Eddy Soeparno: Relawan Pendukung Anies, Amanat Indonesia, Tidak Terafiliasi dengan PAN
"Pandangan pribadi tentu tidak mewakili entitas apapun apalagi partai politik dalam hal ini PAN," kata Eddy.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pernyataan politik yang disampaikan Relawan Amanat Indonesia terkait pemilu presiden 2024 tidak mewakili sikap PAN.
"Mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan adalah atas nama sikap pribadi. Mereka tidak mewakili institusi PAN," kata Viva di Jakarta, baru-baru ini.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menganggap sikap relawan itu sebagai hal yang wajar. Dia mengatakan di PPP juga terjadi hal yang sama.
PAN dan PPP merupakan mitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang sampai sekarang belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.
Viva dan Arsul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Relawan Amanat Indonesia yang meminta PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Berita Terkait
-
Kadernya Bentuk Relawan Dukung Anies, PAN Santai: Atas Nama Pribadi, Tak Mewakili Partai
-
PAN dan PPP Ketar Ketir Munculnya Deklarasi Relawan Amanat Indonesia
-
Relawan PAN Dukung Anies Baswedan, Eddy Soeparno: Bukan Mau Partai
-
Tegas! PAN Tak Anggap Ada Relawan Amanat Indonesia, Dukungan ke Anies bukan Mau Partai
-
Kader PAN Bentuk Relawan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, PPP Tak Mau Ambil Pusing: Ya Nggak Apa-Apa...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO