Suara.com - Setelah lebih dari satu bulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono belakangan aktif melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke kantor-kantor Kecamatan dan Kelurahan. Pada hari ini, Jumat (25/11/2022) Heru mendatangi dua kantor pemerintahan.
Lokasi pertama yang dia datangi adalah Kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Heru berdialog dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan turut mengecek penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Tebet.
Ia menyatakan, kualitas pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta pada semua tingkat perlu terus ditingkatkan. Proses pengurusan dokumen tidak boleh bertele-tele agar tidak menyulitkan masyarakat.
"Tadi saya tanya (pada petugas) di Kantor Camat Tebet termasuk Kepala PTSP tingkat Kota, tadi juga ada. Jadi kalau saya lihat (prosedur) pelayanannya itu mudah. Dan bagi warga yang mengajukan, (misalnya) untuk pengurusan membangun rumah, IMB, bisa langsung, (prosesnya) mudah dan tidak ada yang dipersulit," ujar Heru kepada wartawan, Jumat (25/11/2022).
Setelah itu, Heru melanjutkan inspeksi ke Kantor Lurah Petogogan. Di sana ia meninjau pekerjaan penyediaan hidran mandiri untuk antisipasi bencana kebakaran di lingkungan sekitar.
Kemudian meninjau Posko Siaga Satgas Bencana dan PPKM Mikro, serta PTSP Kelurahan Petogogan. Ia turut mengapresiasi sikap responsif aparatur Kelurahan Petogogan dalam memberikan pelayanan publik kepada warga sekitar.
"Tadi pelayanan di sini juga Bu Lurah Petogogan menjelaskan memang lingkungannya sering banjir, tapi yang penting responsif untuk bisa melayanani warga. Bahkan Bu Lurah setiap pagi jam 6 sudah di kantor, lantas pulang malam, kalau ada banjir bisa seminggu nggak pulang, ya bu Lurah, terima kasih Bu," tutur Heru.
Ia pun berharap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Pemprov DKI Jakarta pada semua tingkat dapat pula memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Untuk itu, aparatur pemerintah harus menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam rangka mewujudkan prestasi dan kinerja birokrasi yang baik serta profesionalisme.
Selain itu, penataan kawasan pemukiman penduduk dan sarana prasarana umum juga perlu terus ditingkatkan sesuai dengan kompleksitas serta dinamika kehidupan masyarakat.
"Tadi saya lihat ada bangunan hidran mandiri untuk mengatasi bencana kebakaran, di sini tidak bisa masuk (mobil pemadam). Jadi ini disiapkan, sudah masuk pipanya ke RW-RW. Dan di sini saluran sudah diperbaiki oleh Sudin Perumahan dan di belakang sana juga sudah ada perbaikan saluran-saluran, itu penataan kawasan," pungkasnya.
Tak hanya hari ini, Heru Kamis (24/11/2022) pagi kemarin juga melakukan sidak ke Kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Tahun Depan, Pj Gubernur DKI Berencana Ganti Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Motor Listrik
-
Pemprov DKI Umumkan Penetapan UMP Jakarta 2023 pada 28 November
-
Setelah Diprotes Warga, Jakpro Nyatakan Kampung Susun Bayam Bakal Segera Dihuni
-
Pj Gubernur Berduka Gempa Cianjur: Kami Kirim Bantuan Sejak Kemarin dan Mungkin Sampai Dibutuhkan
-
Ikut Berduka Gempa Cianjur, Pj Gubernur DKI: Kami Telah Kirim Bantuan dan Mungkin Sampai Dibutuhkan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional