Suara.com - Sekelompok pendukung Presiden Joko Widodo mengaku menyayangkan kehadiran Jokowi di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11) lalu dan menganggap sang pemimpin harusnya berfokus pada tantangan di tahun mendatang.
Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Wanto Sugito, mengungkapkan kekecewaannya atas kegiatan itu yang dinilainya hanya dimanfaatkan oleh sebagian elit sukarelawan Jokowi.
"PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Presiden Jokowi dan berjuang sejak wali kota, gubernur, hingga dua kali masa jabatan Pak Jokowi, sangat menyayangkan acara Nusantara Bersatu. Kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat top di dunia melalui Presidensi G20, tiba-tiba turun hanya menjadi Presiden Sukarelawan," ujar Wanto dalam siaran pers, Minggu (27/11), seperti diberitakan Warta Ekonomi.
Menurutnya, elit sukarelawan ini telah menjadi bagian dari kekuasaan Jokowi tetapi berpotensi merusak citra sang presiden sendiri.
Wanto juga mengkritik pihak-pihak yang menjadi inisiator acara Nusantara Bersatu karena dinilai tidak sensitif dengan kondisi negara yang masih berduka usai gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat.
Ia mengatakan Cianjur butuh sukarelawan dalam pengertian yang sebenarnya, untuk tugas-tugas kemanusian, dan bukan sukarelawan untuk presiden yang sedang menjabat.
Lebih lanjut, Ketua DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan itu juga menyoroti keberhasilan Jokowi dalam menggelar KTT G20. Namun, kesuksesan itu malah dinodai oleh acara yang dihadiri ratusan ribu pendukung sang presiden.
"Sebaiknya kita fokus bagaimana menghadapi tantangan 2023 yang disebut Pak Jokowi menghadapi situasi resesi di berbagai negara. Fokus bersama kita seharusnya tentang hal itu," jelas dia.
"Jadi, kami sungguh menyesali agenda hari ini. Pak Jokowi menghargai surelawan dan bersedia hadir, tetapi seharusnya inisiator Nusantara Bersatu melihat momentum dan kepantasan mengadakan acara tersebut," jelas dia.
Meski demikian, ia menegasakan bahwa PDIP akan terus menjadi benteng bagi Presiden Jokowi dari hal-hal dapat yang merugikan citra orang nomor satu di Indonesia itu.
Berita Terkait
-
'Jokowi Tampangnya Kampung, Tapi Kelakukannya Feodal' Rizal Ramli Sebut Bahayanya Cara Presiden Balas Dendam
-
Kode Ganjar Pranowo Semir Hitam Rambut Putih? Apa Muak di Pingpong Jokowi
-
Elite Demokrat: Jokowi Tontonkan kebodohan, Tak Ada Literatur Kepemimpinan Dinilai Dari Keriput Dan Rambut
-
Menerka Sosok 'Rambut Putih', Relawan Beberkan Arah Sinyal Pilihan Jokowi soal Capres 2024
-
Sebut Relawan Kerdilkan Prestasi Jokowi, Sekjen PDIP: Ring Satu Presiden Jangan Bersikap Asal Bapak Senang!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO