Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku mengasihani Presiden Joko Widodo karena harus mendengar kata-kata tidak layak yang diucapkan Benny Ramdhani terkait kesiapannya untuk bertempur demi sang presiden.
Dalam beberapa hari terakhir, ucapan Benny yang meminta izin tempur di lapangan hingga meminta Jokowi menegakkan hukum kepada para pihak yang melawannya memang banyak diberitakan.
Menurut Mardani, permintaan Benny ke Jokowi itu merupakan kata-kata racun yang tidak layak didengar.
"Itu bukan pernyataan yang layak didengar presiden. Kasihan presiden mendengar pernyataan toksik kayak gitu," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Mardani mengatakan, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya dapat mendatangkan ketenangan, kematangan, kecerdasan, dan sikap kenegarawanan.
"Jangan malah denger provokasi seperti itu," ujar Mardani.
Tinggalkan Saja Relawan
PKS sepakat dengan saran dari PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi untuk meninggalkan relawan seperti Benny Ramdhani. Bahkan, PKS lebih tegas menilai Jokowi tidak perlu lagi menghiraukan relawan.
"Saya setuju. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai," kata Mardani.
Menurut Mardani, Jokowi seharusnya dapat mengakhiri kepemimpinannya selama dua periode dengan baik. Satu caranya adalah dengan tidak lagi berkontribusi di kegiatan relawan.
Ia menilai jika Jokowi terus melaksanakan kegiatan dengan relawan sebagaimana pada Sabtu pekan kemarin di acara Nusantara Bersatu, hal itu justru akan mencoreng citra dan pencapaian Jokowi.
"Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden itu kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan-relawan seperti ini," kata Mardani.
Tetapi, akan menjadi cerita yang berbeda apabila memang ada maksud lain dari keterlibatan Jokowi dalam kegiatan dengan relawan.
"Kecuali beliau mau tiga periode, dan itu salah secara konstitusi," ujar Mardani.
Berita Terkait
-
Lirikan Maut Prabowo ke Jokowi Saat Disebut Kepala BIN Cocok dengan Tipe Capres Ideal
-
Bak Ingin Adu Kekuatan, Kode-kode Jokowi Soal Capres Disebut Menantang Megawati
-
Usai Abstain, NasDem Kini Bersuara: Sebagai Koalisi Pemerintah Kami Dukung Revisi UU IKN
-
Panglima Tempur Jilah ke Jokowi: Kami Rindu ada Jenderal Militer Penjaga IKN dan NKRI dari Suku Dayak
-
Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jokowi Ingin Hentikan Gesekan Antara Mahasiswa Daerah
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?
-
Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?