Suara.com - Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN). Persetujuan ini disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.
MTN bakal bertugas untuk mengkaji kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang nuklir.
"Pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau PLTN," kata Arifin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Lalu, siapa saja yang menjadi anggota MTN?
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir belum mau buka-bukaan terkait perusahaan pelat mana saja yang bergabung dalam MTN tersebut.
Sebab, pendirian MTN masih menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Energi Baru dan Terbarukan selesai.
"Saya belum nyampe ke sana (BUMN yang bergabung), kecepetan. Masalah tenaga nuklir kalau memang itu potensinya bagus dan menyelesaikan permasalahan kenapa tidak?" kata Erick.
Menurut dia, keberadaan MTN penting memanfaatkan tenaga nuklir di dalam negeri. Selain itu, MTN bisa mengawasi penggunaan tenaga nuklir.
"Tetapi kan indonesia inikan rawan gempa, ingat rawan gempa, jadi kalau nuklirnya kalau ada nanti di taruh di titik, mesti tidak gempa, misalnya di Kalimantan atau di mana, saya bukan ahlinya, coba ke kementerian ESDM," pungkas dia.
Baca Juga: Vladimir Putin Sampaikan Rusia Ingin Garap Proyek Energi Nuklir di Indonesia
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?