Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai survei terkait elektabilitas calon presiden 2024 dari berbagai lembaga survei rata-rata pesanan pihak tertentu. Pasalnya lembaga survei jarang yang declare sumber pembiayaannya dari mana, bahkan hasilnya lebih condong memuji-muji kandidat capres.
Menurut Rocky, lembaga atau perorangan yang melakukan survei atas dua perintah, yaitu perintah etis atau finansial.
"Selama (lembaga survei) tidak declare dari mana uangnya, berarti dia tidak melakukan secara etis. Jadi gampang saja, kalau anda tidak menyatakannya uangnya dari mana, artinya (survei) anda berbohong. Kan etika itu final," kata Rocky yang dikutip dalam tayangan Youtube Refly Harun, Rabu (30/11/2022).
Dia berujar, setiap hasil survei elektabilitas tokoh tentu ada grafik naik dan turun. Sehingga bila kekinian banyak hasil survei terhadap kandidat capres lebih banyak bagusnya, sama saja dengan memajang baliho di pinggir jalan.
"Kita gak tahu yang disurvei apa sebetulnya, elektabilitas? elektabilitas kan teknis saja itu. Kita gak tahu isi otaknya itu, kan yang disurvei seharusnya isi otaknya itu," ujarnya.
"Kalau surveyornya gak punya otak, ya sekedar data yang gak bunyi apa-apa. Sama dengan kita melihat baliho di pinggir jalan, balihonya gambar orangnya doang, warnanya ada yang merah dan ada kuning," sambungnya.
Survei Bacapres
Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru elektabilitas figur bakal calon presiden jelang Pilpres 2024. Hasilnya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi paling atas dengan angka 32,6 persen, disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di bawahnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa dalam survei yang dilakukan pihaknya, responden diberikan pertanyaan 'jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang bapak/ibu/saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?'.
Baca Juga: Anies Baswedan Tak Bisa Nyapres di 2024, Singgung UUD, Rocky Gerung Sebut Bukan Orang Indonesia Asli
Para responden tersebut diberikan sebanyak 10 nama figur bakal calon presiden.
"Pada pilihan tokoh sebagai calon Presiden, Ganjar Pranowo (32.6 persen), Anies R. Baswedan (23.1 persen), dan Prabowo Subianto (22.0 persen) menjadi tiga nama teratas pilihan publik dalam simulasi 10 nama," kata Yunarto dalam paparannya secara daring, Selasa (29/11).
Adapun di bawah tiga nama tersebut, di urutan ke empat ada nama Ridwan Kamil dengan 5,6 persen, lalu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di bawahnya dengan 3,5 persen.
Kemudian ada Sandiaga Uno dengan 2 persen, lalu ada Khofifah Indar Parawansa dengan 1,6 persen, ada juga Puan Maharani dengan angka yang sama 1,6 persen. Di urutan dua terbawah ada Airlanggar Hartarto dengan 1,5 persen, lalu Erick Thohir 1,4.
Sementara dalam survei ini responden yang tidak menjawab atau tidak tahu ada sebanyak 5 persen.
Survei dilakukan pada tanggal 4-12 November 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar