Suara.com - Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menilai pemindahan ibu kota negara selain membuka banyak peluang bisnis, juga akan menciptakan pemerataan dan memperkuat inklusivitas ekonomi nasional.
John menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk membuka area-area dan menampung minat investor.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, awal pekan ini mengarahkan jajarannya untuk menampung minat investor berinvestasi di IKN pasca jajak pasar.
Jokowi memberikan arahan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.
“Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat,” kata Jokowi.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di bawah arahan Presiden Jokowi, sebagai upaya menciptakan pemerataan pembangunan. IKN Nusantara secara geografis berada di tengah-tengah negeri kepulauan ini, bisa bermakna kemauan kuat menciptakan keadilan bagi seluruh wilayah.
“Pemindahan ibu kota adalah inisiatif yang sangat penting, memastikan pembangunan berjalan merata, serta upaya mengikis ketimpangan sehingga pembangunan berjalan inklusif. Tentunya akan banyak tercipta peluang bisnis, termasuk adanya arahan dari Presiden Jokowi untuk menampung minat investasi,” kata John dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.
Respon positif atas pemindahan ibu kota negara dengan pembangunan di IKN Nusantara sebelumnya juga disampaikan John saat dirinya menjadi salah satu pembicara pada ajang Nikkei Global Management Forum di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu.
Menurut John, selain memiliki geografis yang strategis bagi Indonesia, wilayah Kalimantan dilingkupi berbagai sektor strategis untuk perekonomian nasional. IKN disangga berbagai pusat pertambangan, perkebunan, serta industri lainnya.
Baca Juga: Sosok Menteri yang Tidak Dianggap Jokowi Selama 5 Tahun: Kaya Ga Punya Harga Diri
Pemerintah juga tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, melainkan juga di area lainnya. Sejumlah wilayah tersebut antara lain wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan.
Kehadiran IKN, tegas John, bakal lebih mengembangkan wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Seiring aktivitas perekonomian yang akan terpacu serta peningkatan populasi, maka kebutuhan berbagai sarana, prasarana, dan layanan publik juga ikut meningkat.
“Untuk mendukung kesuksesan proyek itu, kami akan mendukung dengan berbagai kemampuan kami, entah itu pembangunan rumah sakit atau penguatan sektor kesehatan, serta bisa juga ke arah sektor pendidikan. Kami ingin mengambil bagian dan berkontribusi, serta siap mewujudkan harapan bagi ibu kota baru itu,” kata John.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus