Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk turun gunung buntut 'nyanyian' tambang ilegal yang disenandungkan Ismail Bolong. Pasalnya, pengakuan viral Ismail Bolong terkait adanya perwira tinggi Polri yang terlibat kasus tersebut semakin mencoreng citra instansi kepolisian.
Pengamatan kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tampak lamban dalam menangani segala persoalan di tubuh Polri, khususnya kasus dugaan tambang ilegal.
Menurutnya, Kapolri hanya memberikan pernyataan retorika dan tidak melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan Polri. Padahal, kasus dugaan tambang ilegal itu sudah menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
"Kapolri harus turun tangan sendiri dan menunjukkan langkah-langkahnya yang konkret (menyelesaikan persoalan di tubuh Polri). Bukan statemen-statemen, bukan retorika-retorika, dan bukan akan-akan," kritik Bambang saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta pada Kamis (3/12/2022).
"Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik (kasus tambang ilegal Ismail Bolong), ini akan makin menjadi preseden buruk bagi citra Polri yang profesional, bahwa kepolisian tidak bergerak bila tidak didesak," sambungnya.
Mengenai kasus dugaan tambang ilegal, kata Bambang, jika Kapolri masih bergerak lamban, maka Presiden Jokowi harus terjun langsung untuk menyelamatkan instansi Polri. Terutama dari penyakit-penyakit yang bermunculan di tubuh kepolisian.
"Presiden (Jokowi) bukan sekadar meminta, melainkan memerintahkan Kapolri untuk secepatnya mengambil tindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran," tegas Bambang.
Bambang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi bisa mengambil alih penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tambang ilegal dengan membentuk tim independen yang dipimpinnya secara langsung. Selain itu, melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas.
"Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan," sarannya.
Baca Juga: Belum Kelar Ferdy Sambo-Teddy Minahasa, Citra Polri Dibikin Ambyar Ismail Bolong?
Tak sampai di situ, Bambang bahkan menyebut jika kasus dugaan tambang ilegal ini jauh lebih besar daripada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J.
Berita Terkait
-
Belum Kelar Ferdy Sambo-Teddy Minahasa, Citra Polri Dibikin Ambyar Ismail Bolong?
-
Kabar Gembira! Polri Kasih Lampu Hijau, Liga 1 Resmi Dilanjutkan 5 Desember 2022 tapi Tanpa Penonton
-
Anak Perempuannya Dicekoki Narkoba, Diancam hingga Dianiaya Anggota Polisi, Pria Ini Sebut Nama Kapolri dan Kapolda Banten
-
KASAL Laksamana Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI, Pajang Foto Bareng Istri saat Bahas Ini
-
Optimis Sinergitas TNI dan Polri Makin Solid, Kapolri: Indonesia Akan Jadi Lebih Baik
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah