Suara.com - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai agenda safari politik yang gencar dilakukan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem sebagai langkah mencuri start kampanye.
Ia menilai di satu sisi safari politik tersebut bukan kampanye karena kampanye harus melalui beberapa syarat. Namun, ia menyebut bahwa Partai Nasdem akan mengelak dengan beberapa alasan jika safari politik tersebut dituduh kampanye.
"Inikan menjadi dilema, di satu sisi dibilang kampanye juga bukan karena kampanye itu harus melalui beberapa syarat. Mereka bila dituduh kampanye pasti mengelak dengan alasan belum ada penetapan capres," kata Sugiyanto dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (6/12/2022).
Meski demikian, safari politik Anies dinilai sebagai bagian dari kampanye lantaran banyaknya massa yang hadir.
"Akan tetapi dengan hadirnya masa yang banyak juga bisa disebut sebagai bagian dari kampanye," lanjutnya.
Safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menurutnya dapat menjadi preseden sehingga bisa berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.
Menurutnya, hal tersebut bisa mengganggu jalannya pemerintahan apabila safari yang dilakukan Anies itu dicontoh calon-calon lainnya dan calon-calon legislatif dengan pengumpulan masa yang banyak.
"Kemudian jika ada larangan terhadap safari politik Anies dari kepolisian atau Pemda setempat saya pikir ada relevansinya karena dalam konteks yang lebih luas bisa berdampak buruk," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sugiyanto berharap supaya Anies yang sudah dicalonkan sebagai capres dari Partai NasDem itu bisa menahan diri untuk tidak melakukan safari politik supaya tidak menjadi kecemburuan terhadap pihak-pihak lain yang akan maju Pilpres dan Caleg.
Baca Juga: Elektabilitasnya Stagnan di Survei Capres, Prabowo Cuma Ketawa: Hahaha
"Mereka itu para Bacapres dan Bacaleg DPR dan DPRD bisa beranggapan dapat juga turun curi start kampaye dengan mengumpulkan masa. Artinya bila Anies bisa mereka juga harus bisa," ujarnya.
Ia menilai kekacauan politik bisa terjadi jika semua bacapres lain, misal Prabowo, Ganjar, AHY, Puan, dan lainnya serta para bacaleg DPR dan DPRD Kota serta Kabupaten curi start kampanye dengan mengumpulkan masa banyak.
"Jalannya roda pemerintahan baik pusat dan daerah akan terganggu lantaran KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pemerintah belum menyiapkan diri. Akibatnya bisa terjadi kekacauan politik yang dapat menganggu pelayanan publik," jelasnya.
Ia menyarankan kepada semua pihak untuk mematuhi aturan jadwal pemilu, baik Pilpres maupun legislatif karena undang-undang pemilu sudah ada dan KPU juga sudah menetapkan aturan pemilu.
"Tahapan pemilu sudah dibuat rinci oleh KPU. Waktu pendaftaran Pilpres dan legislatif juga sudah ada, termasuk jadwal kampanyenya. Jadi ikuti saja aturan KPU ini secara fair," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Elektabilitasnya Stagnan di Survei Capres, Prabowo Cuma Ketawa: Hahaha
-
Heran Soal Jet Pribadi Diviralkan, NasDem: Anies Naik Unta Saja Bagus
-
Pengamat Heran Relawan Jokowi Masih Gencar Bermanuver
-
Sangat Absurd! Tawaran jadi Cawapres Anies dari NasDem Sama Saja Rendahkan Derajat Prabowo
-
Kemajon! Ajakan NasDem Ke Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Dinilai Kelewatan, Bisa Lukai Hati Prabowo
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026