Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa Partai Demokrat bukan sekadar ingin menang pemilu, tetapi ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.
Menurutnya, Demokrat hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Putra sulung SBY itu mengatakan, jika belum apa-apa sudah mendapat halangan termasuk halangan untuk berkoalisi, maka hal itu akan sakiti rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan AHY dalam membuka workshop nasional yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Kamis (8/12/2022).
"Kita hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Kita tidak ingin yang lain-lain. Kita ingin menggunakan hak kita, hak dipilih dan juga hak memilih. Demokrat punya hak sejarah itu. Tapi kalau ditutup sejak awal, supaya tidak bisa berlayar, supaya tidak terjadi koalisi dan lain-lain, tentu itu akan menyakiti, bukan Demokrat saja, tapi rakyat Indonesia," kata AHY dalam keterangannya.
Secara internal, AHY meminta BHPP Partai Demokrat mengawal dan mengawasi proses pemilu dari hulu ke hilir. Menurutnya, BHPP Partai Demokrat mesti menjadi badan penegak keadilan di daerah masing-masing, terutama jika menghadapi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Ia berharap KPU, Bawaslu, aparat negara bisa bekerja secara profesional, netral, imparsial, dan independen sehingga pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, jujur dan adil.
"Keberanian itu mahal, terlalu banyak kita yang takut berbicara, padahal kita punya buktinya, kita punya datanya. Kalau Demokrat takut, habislah, karena masyarakat berharap partai yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan," tuturnya.
Lebih lanjut, AHY mengaspresiasi kerja keras Partai Demokrat, terutama, BHPP Partai, dalam menghadapi aksi kudeta Partai Demokrat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko.
"Alhamdulillah, kita hadapi semua, siapa pun dia, KSP Moeldoko, semua tokoh yang mengancam Partai Demokrat, kita hadapi, dan di antara semua itu sangatlah penting upaya hukum sehingga kita menang 16 kali di persidangan," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut Ditawari Beberapa Partai, AHY Tegaskan Demokrat Pertahankan Koalisi Perubahan Usung Anies 2024
Adapun kegiatan ini diikuti oleh sekitar 800 orang pengurus BHPP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Wokshop nasional ini menghadirkan narasumber dari Baswaslu RI, Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum sengketa pemilu, dan Mahkamah Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
AHY Klaim Ditawari Sejumlah Partai: Tetapi Kami Pertahankan Koalisi Perubahan!
-
Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo Mesti Waspada, Sosok Ini Berpotensi Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024
-
Dijodohkan Warganet, Ternyata Bupati Kerawang Rival Berat Kang Dedi dalam Pilgub Jawa Barat
-
Jerman Tangkap 25 Orang atas Tuduhan Rencana Kudeta
-
Sebut Ditawari Beberapa Partai, AHY Tegaskan Demokrat Pertahankan Koalisi Perubahan Usung Anies 2024
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
350 Kios Hangus, Pemprov DKI Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati