Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa Partai Demokrat bukan sekadar ingin menang pemilu, tetapi ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.
Menurutnya, Demokrat hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Putra sulung SBY itu mengatakan, jika belum apa-apa sudah mendapat halangan termasuk halangan untuk berkoalisi, maka hal itu akan sakiti rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan AHY dalam membuka workshop nasional yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Kamis (8/12/2022).
"Kita hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Kita tidak ingin yang lain-lain. Kita ingin menggunakan hak kita, hak dipilih dan juga hak memilih. Demokrat punya hak sejarah itu. Tapi kalau ditutup sejak awal, supaya tidak bisa berlayar, supaya tidak terjadi koalisi dan lain-lain, tentu itu akan menyakiti, bukan Demokrat saja, tapi rakyat Indonesia," kata AHY dalam keterangannya.
Secara internal, AHY meminta BHPP Partai Demokrat mengawal dan mengawasi proses pemilu dari hulu ke hilir. Menurutnya, BHPP Partai Demokrat mesti menjadi badan penegak keadilan di daerah masing-masing, terutama jika menghadapi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Ia berharap KPU, Bawaslu, aparat negara bisa bekerja secara profesional, netral, imparsial, dan independen sehingga pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, jujur dan adil.
"Keberanian itu mahal, terlalu banyak kita yang takut berbicara, padahal kita punya buktinya, kita punya datanya. Kalau Demokrat takut, habislah, karena masyarakat berharap partai yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan," tuturnya.
Lebih lanjut, AHY mengaspresiasi kerja keras Partai Demokrat, terutama, BHPP Partai, dalam menghadapi aksi kudeta Partai Demokrat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko.
"Alhamdulillah, kita hadapi semua, siapa pun dia, KSP Moeldoko, semua tokoh yang mengancam Partai Demokrat, kita hadapi, dan di antara semua itu sangatlah penting upaya hukum sehingga kita menang 16 kali di persidangan," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut Ditawari Beberapa Partai, AHY Tegaskan Demokrat Pertahankan Koalisi Perubahan Usung Anies 2024
Adapun kegiatan ini diikuti oleh sekitar 800 orang pengurus BHPP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Wokshop nasional ini menghadirkan narasumber dari Baswaslu RI, Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum sengketa pemilu, dan Mahkamah Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
AHY Klaim Ditawari Sejumlah Partai: Tetapi Kami Pertahankan Koalisi Perubahan!
-
Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo Mesti Waspada, Sosok Ini Berpotensi Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024
-
Dijodohkan Warganet, Ternyata Bupati Kerawang Rival Berat Kang Dedi dalam Pilgub Jawa Barat
-
Jerman Tangkap 25 Orang atas Tuduhan Rencana Kudeta
-
Sebut Ditawari Beberapa Partai, AHY Tegaskan Demokrat Pertahankan Koalisi Perubahan Usung Anies 2024
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!