Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partai yang dipimpinnya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan. Bersama Partai NasDem dan PKS, untuk mengusung Anies Baswedan pada Pemilu 2024.
“Saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin meyakinkan bahwa poros atau koalisi perubahan tetap terus dilakukan dengan NasDem dan PKS sehingga bisa menambah semangat bagi masyarakat yang ingin merasakan perubahan,” kata AHY di Kupang, Rabu (7/12/2022) sore.
Hal itu disampaikan putra sulung SBY usai melantik Ketua DPC dari 22 kabupaten/kota yang dilakukan di GOR Oepoi Kupang dan disaksikan sejumlah pendukung AHY.
Meski demikian AHY enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada Pemilu 2024 apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres.
Menurut dia, saat ini masih terus dibicarakan secara intensif baik dengan NasDem dan PKS. Namun yang dia tekankan bahwa koalisi perubahan itu tidak hanya hadir untuk mengikuti Pemilu 2024 tetapi ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
“Kami berterima kasih kepada sejumlah partai yang telah memberikan tawaran-tawaran dan kami selalu menjalin hubungan yang baik tersebut. Tetapi kami (AHY dan Anies red.) selama ini selalu berkomunikasi dengan baik untuk mewujudkan suatu perubahan,” ujar dia.
Terkait pelaksanaan pelantikan sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), AHY berpesan agar kader partai harus merebut kemenangan pada Pemilu 2024.
"Setelah dilantik, maka para pengurus harus segera menjalankan mesin partai dengan baik dari tingkat DPD, DPC hingga PAC dan ranting. Pastikan dan rapatkan bagaimana menyongsong kemenangan pada pemilu mendatang," tegas AHY.
AHY berharap Partai Demokrat dapat kembali duduk di pemerintahan, baik sebagai capres/cawapres dan kursi menteri.
Baca Juga: Ngaku Dukung Anies Baswedan, Warganet Ini Khawatir Pilpres 2024 Ada Kecurangan
Menurut dia, apabila hal itu terwujud, maka keinginan untuk mensejahterakan rakyat dapat dijalankan dengan baik. (Antara)
Berita Terkait
-
Survei LSJ: Prabowo Subianto Tertinggi 32,3 persen Tumbangkan Anies, Ganjar
-
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tembus 30 Persen, Lewati Anies Hingga Ganjar
-
Anies Baswedan Duluan Safari Politik, Pengamat Sebut Picu Kecemburuan
-
Ngaku Dukung Anies Baswedan, Warganet Ini Khawatir Pilpres 2024 Ada Kecurangan
-
Elektabilitas Mumpuni, PAN Disebut Berpotensi Usung Duet Ganjar-Erick
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja